580 Usulan Masyarakat Diajukan di Musrenbang Kecamatan Bekasi Selatan untuk RKPD 2024

Seperti yang pernah diwartakan sebelumnya, Musyawaran Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang merupakan cara bagi pemerintah daerah di awal tahun dalam rangka memastikan pendekatan pembangunannya sesuai dengan perencanaan bottom-up. Di mana ini diawali dengan pra-musrenbang di RW yang diajukan ke kelurahan dan setelah itu baru dibawa ke kecamatan dan ke tingkat kota. Pada hari ini 8 Februari 2023, Kecamatan Bekasi Selatan telah menggelar musrenbang dengan setidaknya ada lebih dari 500 usulan yang diajukan warganya.

Musrenbang pada hari ini digelar dalam rangka untuk membahas usulan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD 2024. Di mana berdasarkan paparan dari Camat Bekasi Selatan Karya Sukmajaya, usulan yang mencapai lebih dari 500 itu bisa dikatakan menjadi perwakilan dari suara-suara warganya yang memiliki jumlah 212.364 jiwa terkait pembangunan apa yang ingin mereka lakukan di lingkungan tempat tinggalnya. Dari mulai perbaikan jalan, pengaspalan jalan, pembenahan saluran air, sampai pembangunan posyandu tertera dalam ratusan usulan untuk RKPD 2024 Kota Bekasi.

“Pada saat musrenbang dari lima kelurahan, yang ditampung oleh kecamatan ada 580 kegiatan dengan pagu Rp158 miliar. Itu tahapan musrenbang yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan di forum ini, apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terwujud dengan baik sehingga wilayah Kecamatan Bekasi Selatan semakin hari semakin baik,” tutur Karya dalam Musrenbang Bekasi Selatan di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi (8/2/2023).

Anggota DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan yang turut menghadiri Musrenbang Kecamatan Bekasi Selatan mengungkapkan bahwa dirinya sadar betul bahwa ada saja kekecewaan masyarakat yang dipicu oleh usulan warga yang mungkin tidak terealisasi, mengingat terdapat usulan pembangunan yang dipandang prioritas dan ada yang tidak. Namun sebetulnya menurut kader Partai PDI Perjuangan, hal ini sebenarnya bisa diatasi bila rekannya di legislatif turut berdiskusi dengan masyarakat terkait usulan-usulannya sebelum dibawa ke musrenbang di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

[#R]

“Pra-musrenbang kan dilakukan oleh rekan-rekan kita, baik itu di kelurahan maupun di kecamatan. Maksud saya sebelum pra-musrenbang coba ada anggota DPRD dari dapil-dapil kita yang ada dijadikan narasumber, bagaimana mengapresiasi pokir-pokir atau aspirasi rakyat supaya bisa diterima di DPRD, itu kan ada hal-hal unik dalam bentuk informasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat,” ujar putra daerah itu.

Kemudian ia menambahkan, terkait pembangunan apa yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk direalisasikan sebenarnya ada tahapan penilaian terlebih dahulu yang seharusnya dilakukan. Karena berdasarkan pengalamannya menjabat selama tiga periode di DPRD Kota Bekasi, acap kali ada saja usulan yang diprioritaskan di RW, kelurahan, bahkan sampai kecamatan justru terkesan tidak prioritas. Hal ini dipicu karena jumlahnya yang terlalu banyak akibat aspirasi yang tak terukur sehingga pemerintah daerah kesulitan merealisasikannya.

“Dalam menentukan prioritas, ada minimal landasannya. Contohnya ada landasan fundamentalnya, landasan psikologi, nah dari sini ada parameternya sehingga nantinya serapan anggaran itu benar-benar maksimal di wilayah. Tapi yang terjadi, dulu-dulu kita ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), ada selisih di penggunaan anggaran, nah kalau begitu yang diprioritaskan sebenarnya tidak prioritas,” pungkasnya.