Alasan Yogyakarta Tak Berlakukan PSBB Meskipun Kasus Bertambah

Walau kasus COVID-19 di Jogja kian bertambah, nampaknya Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan hingga saat ini DIY belum mengusulkan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan nilai sosial dan ekonomi.

Mengutip dari harianjogja.com (18/5/2020) Sultan menyebutkan, belakangan ini ada penambahan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif COVID-19. Per Minggu (17/5/2020) kemarin, terdapat tambahan lima tambahan kasus positif COVID-19 sehingga saat ini sudah ada 199 kasus positif infeksi Corona dengan 85 pasien sudah sembuh. Sementara PDP yang meninggal dalam proses laboratorium sebanyak 21 pasien.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengatakan, lima kasus positif tambahan meliputi Kasus 197, perempuan 42 tahun warga Sleman; Kasus 198, laki-laki 32 tahun warga Sleman; Kasus 199, Perempuan 33 tahun warga Bantul; Kasus 200, laki-laki 2 tahun warga Bantul; dan Kasus 201, perempuan 25 tahun warga Sleman.

[Baca Juga: Dishub Yogyakarta Berikan Binaan untuk Juru Parkir Terkait COVID-19]

“Riwayat dari kasus-kasus tersebut semuanya berhubungan dengan klaster Indogrosir. Kasus 197 dan 198 merupakan karyawan Indogrosir, sedangkan lainnya istri dan anak karyawan Indogrosir,” ujar Berty.

Walau begitu, menurut Sultan aspek kesehatan bukan satu-satunya indikator penting menentukan PSBB. Kesehatan memang penting untuk menentukan PSBB namun bukan satu-satunya pertimbangan, karena aspek sosial ekonomi juga harus diperhitungkan.

[Baca Juga: Wakil Wali Kota Yogyakarta Pastikan Stok APD Cukup Hingga Akhir Mei]

Sultan juga berharap masyarakat DIY tetap dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah guna menekan penyebaran COVID-19 dengan mengurangi kegiatan di luar rumah, tidak berkerumun, dan selalu menjalankan kebiasaan hidup sehat dan bersih.

“Kalau hal itu bisa dipatuhi oleh masyarakat, maka tak perlu ada PSBB. Namun kalau masyarakat tak mau patuh maka PSBB menjadi keputusan pahit yang harus kita tempuh,” ujar Sultan.

Pemda DIY pun sudah menyiapkan beberapa strategi jika harus melakukan PSBB, misalnya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Tidak hanya Pemda DIY, tetapi Pemerintah Pusat, kata Sultan, akan turun menanggungnya karena PSBB diputuskan Pemerintah Pusat atas usulan daerah.