Menakar Urgensi Omnibus Law Bagi Sektor Bisnis dan Investasi

Berita Kawasan

Amnesty International: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Langgar HAM

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai secara substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama hak-hak pekerja. Hal ini lantaran rancangan legislasi ini mengubah banyak pasal dalam UU Ketenagakerjaan dan bertentangan dengan hukum internasional mengenai perlindungan hak pekerja.

Adapun pasal-pasal yang mengalami perubahan yaitu mengenai upah minimum, status pekerjaan, batasan jam kerja, waktu istirahat dan libur, serta konsultasi tripartit. Lebih lanjut Usman menjelaskan, perubahan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang ditetapkan Wali Kota menjadi hanya didasarkan pada Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan gubernur dapat membuat upah minimum yang ditetapkan tidak memenuhi Kehidupan Hidup Layak (KHL) pekerja. Sebab, setiap provinsi memiliki tingkat harga dan daya beli masyarakat yang berbeda.

Amnesty International RUU Omnibus Law Cipta Kerja Langgar HAM

“Ketentuan RUU Cipta Kerja tersebut juga melanggar Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang mengatur hak buruh untuk mendapat upah minimum yang mendukung standar kehidupan layak,” kata Usman, dalam acara diskusi Desas Desus Omnibus: Bagaimana Investasi Memenuhi Standar Hak Asasi?, di Jakarta (4/3/2020).

Tak hanya masalah upah, menurut Usman RUU Cipta Kerja turut menghapus beberapa jenis cuti yang seharusnya dibayar oleh pengusaha. Jenis cuti tersebut seperti cuti pekerja laki-laki yang menemani istrinya melahirkan atau keguguran, cuti pekerja yang menikahkan keluarganya, mengkhitankan atau membaptiskan anaknya, cuti haid, cuti menjalankan ibadah dan cuti melaksanakan tugas serikat buruh dan pendidikan dari perusahaan.

[Baca Juga: Amnesty International: Penyusunan RUU Cipta Kerja Tak Transparan]

Oleh karena itu, menurutnya RUU ini menimbulkan ketidakjelasan hak pekerja untuk tetap mendapatkan upah meski tengah cuti. “Pemerintah bisa gagal memenuhi kewajibannya dan mencegah pelanggaran hak pekerja untuk mendapatkan cuti berbayar, sesuai prinsip-prinsip PBB mengenai bisnis dan HAM,” ujarnya.

“Jadi baik secara proses penyusunan maupun secara substansi yang diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat membahayakan hak asasi manusia. Oleh karena itu,kita merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melibatkan semua pihak serta serikat pekerja. Kedua, merevisi seluruh peraturan yang bukan hanya bertabrakan dengan standar-standar hukum internasional, tetapi juga dengan hukum Indonesia itu sendiri,” tutupnya.

[Baca Juga: Amnesty International: Penyusunan RUU Cipta Kerja Tak Transparan]

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian I Ketut Hadi Priatna mengatakan bahwa pembuatan RUU Cipta Kerja ini ditujukan untuk mendorong investasi di Indonesia. Menurutnya, investasi Indonesia tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam dan Thailand.

Dalam RUU Cipta Kerja ini nantinya akan mengatur perizinan usaha ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya sistem ini dapat mendorong investasi di Indonesia karena perizinan usaha menjadi lebih mudah.


Read More

Artikel Lainnya

Wayang Jogja Night Carnival 2022 Siap Digelar Akhir Pekan Ini!.jpg

Berita Kawasan

Wayang Jogja Night Carnival 2022 Siap Digelar Akhir Pekan Ini!

04 October 2022, 17:54

Pekan ini warga Kota Gudeg akan dihibur dengan acara Wayang Jogja Night Carnival 2022 sebagai acara puncak HUT Kota Yogyakarta ke-266.

Unik! Brand Ini Hadirkan Produk Sepatu dari Ceker Ayam.jpg

Kecantikan dan Fashion

Unik! Brand Ini Hadirkan Produk Sepatu dari Ceker Ayam

03 October 2022, 17:32

Alih-alih menggunakan kulit sapi, kambing, atau reptil, salah satu brand di Kota Bandung menggunakan ceker ayam sebagai bahan baku produk sepatunya.

Melalui Buku Ini, Masyarakat Diajak Sajikan dan Lestarikan Kuliner Asli Betawi.jpg

Kuliner

Lestarikan Kuliner Asli Betawi Melalui Buku

03 October 2022, 14:30

Belum lama ini Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia, istri Gubernur DKI Jakarta dan istri mantan Sekda DKI Jakarta berkolaborasi guna menghasilkan buku yang mengulas resep tradisional khas Betawi.

3 Startup Naungan East Ventures Ini Dukung Ekosistem Kopi Tanah Air.jpg

Bisnis

3 Startup Naungan East Ventures Ini Dukung Ekosistem Kopi Tanah Air

03 October 2022, 11:28

East Ventures setidaknya telah mendanai tiga perusahaan startup yang mendukung perkembangan ekosistem kopi di Tanah Air.


Comments


Please Login to leave a comment.