Ancaman PHK Intai Pekerja Ibu Kota di Kala Pandemi

Bisnis

Ancaman PHK Intai Pekerja Ibu Kota di Kala Pandemi

Lebih dari satu bulan pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia. Data per 11 April 2020 menunjukkan, total sudah ada 3.842 orang positif COVID-19 yang tersebar di Indonesia. Dari data tersebut, sekitar 49,5 % atau sebanyak 1.903 kasus positif COVID-19 yang terjadi di Indonesia berasal dari wilayah Jakarta.

Bersamaan dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan pun turut bertambah. Pasalnya, pandemi COVID-19 ini menyebabkan sejumlah sektor bisnis mengalami kelumpuhan. Sebut saja seperti sektor pariwisata, jasa dan produksi lainnya. Alhasil, sejumlah pengusaha pun memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya.

Adapun provinsi dengan jumlah kasus PHK terbanyak di masa pandemi COVID-19 ini yakni DKI Jakarta. Hal ini sebagaimana hasil riset Statqo Analytics mengenai analisis digital dampak COVID-19 terhadap peningkatan angka PHK. Dari hasil riset ditemukan bahwa terjadi peningkatan jumlah angka pengangguran dalam kurun waktu 1 minggu terakhir akibat wabah COVID-19.

Opsi PHK

Marketing and Creative Content Statqo Analytics Adzkia Arif menjelaskan, setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan pengusaha di Jakarta lebih memilih opsi PHK daripada merumahkan karyawannya. Pertama, perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK berasal dari sektor industri dan retail yang sangat terpukul akibat anjloknya permintaan secara signifikan.

“Dengan perkiraan dampak wabah COVID-19 lebih dari 3 bulan,opsi PHK menjadi masuk akal bagi mereka. Jika nanti ekonomi pulih kembali, mereka relatif masih bisa melakukan penyesuaian dengan cepat terutama karena ketersediaan tenaga kerja yang cukup melimpah di Jakarta,” kata Adzkia, kepada jurnalis PingPoint.co.id (8/4/2020).

Disnakertrans DKI Jakarta Buka Aduan Pekerja Terdampak Covid-19 Tahap II

Lalu, menurutnya dari segi hukum opsi PHK dirasa lebih menguntungkan perusahaan daripada merumahkan karyawan. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, ketika karyawan dirumahkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Hal ini berlaku selama pekerja belum di PHK atau belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kendati demikian, hal tersebut tak serta merta membuat perusahaan di setiap wilayah Indonesia memiliki kebijakan yang sama. Selain Jakarta, provinsi Bali, Banten dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus PHK yang besar di Indonesia. Adzkia mengatakan ada perbedaan karakteristik ketenagakerjaan pada setiap daerah.

“Di daerah, jumlah tenaga kerja yang ada tidak se-melimpah di Jakarta. Hubungan ketenagakerjaan pun banyak yang dibangun atas dasar kekeluargaan sehingga pelaku usaha di daerah tertentu selain Jakarta dan di sektor pariwisata misalnya lebih memilih untuk merumahkan karyawannya,” paparnya.

[Baca Juga: Disnakertrans DKI Buka Aduan Pekerja Terdampak Covid-19 Tahap II]

Lebih lanjut Adzkia menjelaskan faktor lainnya yakni terkait operasional keuangan perusahaan. Jika di rumahkan, dalam artian saat nanti perusahaan beroperasi kembali, perusahaan harus mengeluarkan bayaran yang sesuai dengan kontrak karyawan sebelum wabah COVID-19.

“Sedangkan jika opsinya adalah PHK, perekrutan karyawan baru dapat dilakukan dengan menawarkan bayaran/upah yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu, atau secara lebih sederhana, bisa menawarkan bayaran yang lebih rendah daripada harus mempekerjakan kembali karyawan lama,” jelasnya.

Untuk diketahui, riset ini menggunakan data crawling pada media online, forum online serta sosial media dan tool trends pada website google. Berdasarkan analisis big data, riset ini dilakukan dengan menganalisis tiga kata kunci utama, yakni PHK, dirumahkan dan bangkrut.

Pemprov DKI Jakarta Wajibkan Pekerja Gunakan Masker

Hasil riset ini merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta memperkuat dukungan dan insentif terhadap dunia industri maupun para pekerja. Pemprov diharapkan untuk memperkuat pengawasan terhadap aturan-aturan terkait PHK, seperti pembayaran upah, pesangon, maupun kompensasi ketenagakerjaan lainnya.

Bantuan dana tunai bagi korban PHK, terutama mereka yang berada disekitar dan dibawah garis kemiskinan bisa menjadi alternatif solusi yang bisa diambil pemerintah. Pemerintah juga perlu memikirkan strategi yang efektif untuk membantu karyawan yang dirumahkan yang sebagian besar berasal dari industri jasa dan pariwisata.

Opsi Terakhir

Sementrara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kepada perusahaan atau dunia usaha untuk menjadikan kebijakan PHK sebagai langkah terakhir. “Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak COVID-19,” kata Menaker Ida, dilansir dari laman resmi kemnaker.go.id (12/4/2020).

Ida turut meminta agra perusahaan melakukan langkah alternatif untuk menghindari opsi PHK akibat pandemi COVID-19. Misalnya dengan mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (seperti tingkat Manajer dan Direktur), mengurangi shift kerja, dan membatasi atau menghapuskan kerja lembur.

Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan alternatif dengan mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergantian untuk sementara waktu. Adapun langkah lainnya yakni dengan tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat.

Pemprov DKI Jakarta Wajibkan Pekerja Gunakan Masker

"Langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan SP/SB atau wakil pekerja/buruh yang bersangkutan, " katanya.

Ida juga mengatakan pihkanya telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha dan dengan SP/SB perihal dampak COVID-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja serta antisipasi dan penanganannya. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh Indonesia.

"Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal maupun informal, " kata Ida Fauziyah.

[Baca Juga: Pekerja yang Di-PHK Akibat Corona Bisa Lapor ke Disnakertrans DKI]

Ida menambahkan, langkah lain yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan program. Diantaranya yakni program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan, padat karya produktif, kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM).

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melakukan pendataan buruh atau pekerja yang terdampak COVID-19. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tetapi tidak menerima upah dapat membuat laporan ke Disnakertrans DKI Jakarta secara daring.

Dilansir dari akun media sosial Instagram resmi Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta (12/4/2020), pada pendataan tahap kedua, diketahui hingga 9 April 18.30 WIB, sebanyak 17.721 pekerja atau buruh dari 2.953 perusahaan yang di PHK. Kemudian sebanyak 76.613 pekerja atau buruh dari 12.768 perusahaan di rumahkan.

[Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Perpanjang Masa Work From Home]


Read More

Artikel Lainnya

Semarakan 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week.jpg

Bisnis

Semarak 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week

30 September 2022, 15:45

Untuk merayakan pertandingam 2022 PMPL SEA Championship, realme memutuskan menghadirkan promo lucky draw bertajuk realme Esports Week.

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung - Copy.jpg

Bisnis

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung

30 September 2022, 13:44

Pada momen pembukaan cabang Selma terbaru di daerah Ciledug, ritel mebel di bawah naungan Kawan Lama Group itu menggelar program edukasi kesehatan jantung.

Romokalisari Adventure Land Bawa Berkah untuk UMKM Setempat - Copy.jpg

Bisnis

Romokalisari Adventure Land Bawa Berkah untuk UMKM Setempat

30 September 2022, 11:42

Ternyata Romokalisari Adventure Land yang belum lama ini diresmikan disebut berhasil meningkatkan pemasukan para pelaku UMKM di sana.

Rayakan Peningkatan Okupansi Berkat tiket.com, RedDoorz Berikan Penghargaa n.jpg

Bisnis

Rayakan Peningkatan Okupansi Berkat tiket.com, RedDoorz Berikan Penghargaan

29 September 2022, 19:46

Usai berkolaborasi selama empat tahun terakhir, tiket.com baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari RedDoorz yang memandang perusahaan OTA itu berhasil membantu peningkatan industri pariwisata di Tanah Air.


Comments


Please Login to leave a comment.

  • Hanna56 2 years, 5 months lalu
    hanna56

    Jangan lewatkan kesempatan menjadi Milyarder ! Caranya sangat mudah, hanya bergabung di poker165.co dengan TCoin Atau ikuti babak kualifikasi untuk memenangkan tiketnya 😎 Untuk info lebih lanjut kunjungi roadto1billion.com