Apindo Surakarta Minta Pemerintah Atur Kebijakan THR Masa Pandemi

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pekerja di masa pandemi COVID-19 menjadi masalah tersendiri yang dihadapi para pengusaha. Sebab, merosotnya omzet usaha sebagai imbas dari pandemi Covid-19 membuat pengusaha menghadapi kesulitan untuk membayar THR para pekerjanya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Surakarta meminta pemerintah agar mengeluarkan peraturan terkait pemberian THR yang meringankan pengusaha di masa pandemi COVID-19. Ketua Apindo Surakarta Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan bahwa bentuk keringanan tersebut dapat berupa penundaan pemberian THR.

Selain itu, dapat pula berupa pemberian THR yang tidak penuh atau sesuai dengan kemampuan perusahaan. "Sekarang pengusaha sudah mulai kesulitan menggaji untuk bulan April. Dampak pandemi ini bersifat masif dalam memberhentikan ekonomi," kata Iwan, dilansir dari antaranews.com (17/4/2020).

Pengajuan Keringanan

Iwan mengatakan pihaknya akan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan peraturan khusus dalam menangani krisis ini. Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam membuat kebijakan untuk menyelamatkan Indonesia.

Oleh karenanya, Iwan menilai perlu ada ketegasan dari Kemnaker dalam mengatasi masalah “merumahkan” pekerja dan pemberian THR. Mengingat hal tersebut merupakan dampak dari pandemi COVID-19.

"Ada surat edaran dari kementerian tersebut. Klausul terakhir menyampaikan permohonan agar pengusaha bisa mengatur sendiri dengan serikat pekerja, negosiasi sendiri untuk mengatur itu. Itu akan blunder dan terjadi ketidakpastian untuk pengusaha dan pekerjanya sendiri," kata Iwan Kurniawan.

[Baca Juga: Imbas COVID-19, Pemkot Surakarta Data Pekerja yang Dirumahkan]

Diakuinya saat ini sudah ada pengusaha yang terpaksa menutup operasional bisnis sementara waktu. Iwan menilai bila tidak ada kebijakan dari pemerintah maka pengusaha akan mengalami kesulitan.

Sejauh ini, pihaknya juga sudah mengajukan permohonan kepada PLN namun belum mendapat keputusan. Adapun keringanan yang telah diberikan yakni baru untuk UMKM, belum pengusaha skala besar.

Sementara itu, pengurus Apindo Kota Surakarta Sri Saptono Basuki mengatakan sudah ada 10 anggota yang terdampak COVID-19. Sejumlah pengusaha telah merumahkan para pekerjanya.

"Kami berharap dapat terus terjaga ekosistem usaha karena kalau ini terus terjadi maka dampak sosialnya sangat berat," katanya.