Apindo Surakarta Minta Tinjau Ulang Kenaikan BPJS Kesehatan

Bisnis

Apindo Surakarta Minta Tinjau Ulang Kenaikan BPJS Kesehatan

Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen pada Januari lalu telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Kendati menuai pro-kontra, namun aturan terbaru ini pun telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain mendapat protes dari kalangan pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut meminta agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut.

Apindo Surakarta Minta Tinjau Ulang Kenaikan BPJS Kesehatan

"Di saat seperti ini tidak pas rasanya menaikkan iuran BPJS. Kami meminta ditinjau lagi Perpres mengenai kenaikan tarif tersebut," kata Wakil Ketua Apindo Surakarta Wahyu Haryanto, dilansir dari antaranews.com (15/5/2020).

Wahyu mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dapat menjadi masalah bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak baik. Sebab, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dapat berimbas pada layanan jaminan kesehatan buruh bila ada perusahaan yang tidak bisa membayar iurannya.

[Baca Juga: Kasus COVID-19 & BPJS Kesehatan Naik Beriringan, Pemerintah Dikecam]

"Pada saat ini banyak perusahaan yang terdampak COVID-19. Bahkan kondisi ini berdampak pada berkurangnya cash flow perusahaan. Kalau cash flow tidak ada kan perusahaan sulit mau bayar iuran," katanya.

Meski demikian, Wahyu mengatakan Apindo Surakarta akan mengikuti kebijakan Apindo pusat terkait persoalan ini. "Sebenarnya kami di daerah sangat prihatin dengan kondisi perusahaan yang kurang baik akibat COVID-19 ini. Mereka tidak bisa bayar iuran. Padahal ekonomi diprediksi mulai membaik baru setelah COVID-19 usai," katanya.

[Baca Juga: Kabar Gembira, Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik!]

Menurutnya, butuh waktu lama untuk memulihkan kondisi perusahaan pasca pandemi COVID-19. "Dari hitungan kami, jika besaran iuran masih seperti ini maka perusahaan bisa membayar hingga bulan Juli, tetapi kalau besarannya benar dinaikkan kami belum hitung karena itu di luar prediksi," katanya.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perubahan iuran akan berlaku pada tahun 2021.

Untuk, iuran peserta mandiri Kelas II yang saat ini Rp51.000 akan meningkat menjadi Rp100.000. Sedangkan iuran peserta mandiri Kelas I yang semula Rp80.000 akan naik menjadi Rp150.000.


Read More

Artikel Lainnya

Melalui Buku Ini, Masyarakat Diajak Sajikan dan Lestarikan Kuliner Asli Betawi.jpg

Kuliner

Lestarikan Kuliner Asli Betawi Melalui Buku

03 October 2022, 14:30

Belum lama ini Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia, istri Gubernur DKI Jakarta dan istri mantan Sekda DKI Jakarta berkolaborasi guna menghasilkan buku yang mengulas resep tradisional khas Betawi.

3 Startup Naungan East Ventures Ini Dukung Ekosistem Kopi Tanah Air.jpg

Bisnis

3 Startup Naungan East Ventures Ini Dukung Ekosistem Kopi Tanah Air

03 October 2022, 11:28

East Ventures setidaknya telah mendanai tiga perusahaan startup yang mendukung perkembangan ekosistem kopi di Tanah Air.

Semarakan 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week.jpg

Bisnis

Semarak 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week

30 September 2022, 15:45

Untuk merayakan pertandingam 2022 PMPL SEA Championship, realme memutuskan menghadirkan promo lucky draw bertajuk realme Esports Week.

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung - Copy.jpg

Bisnis

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung

30 September 2022, 13:44

Pada momen pembukaan cabang Selma terbaru di daerah Ciledug, ritel mebel di bawah naungan Kawan Lama Group itu menggelar program edukasi kesehatan jantung.


Comments


Please Login to leave a comment.