Apindo Surakarta Minta Tinjau Ulang Kenaikan BPJS Kesehatan

Bisnis

Apindo Surakarta Minta Tinjau Ulang Kenaikan BPJS Kesehatan

Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen pada Januari lalu telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Kendati menuai pro-kontra, namun aturan terbaru ini pun telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain mendapat protes dari kalangan pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut meminta agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut.

Apindo Surakarta Minta Tinjau Ulang Kenaikan BPJS Kesehatan

"Di saat seperti ini tidak pas rasanya menaikkan iuran BPJS. Kami meminta ditinjau lagi Perpres mengenai kenaikan tarif tersebut," kata Wakil Ketua Apindo Surakarta Wahyu Haryanto, dilansir dari antaranews.com (15/5/2020).

Wahyu mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dapat menjadi masalah bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak baik. Sebab, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dapat berimbas pada layanan jaminan kesehatan buruh bila ada perusahaan yang tidak bisa membayar iurannya.

[Baca Juga: Kasus COVID-19 & BPJS Kesehatan Naik Beriringan, Pemerintah Dikecam]

"Pada saat ini banyak perusahaan yang terdampak COVID-19. Bahkan kondisi ini berdampak pada berkurangnya cash flow perusahaan. Kalau cash flow tidak ada kan perusahaan sulit mau bayar iuran," katanya.

Meski demikian, Wahyu mengatakan Apindo Surakarta akan mengikuti kebijakan Apindo pusat terkait persoalan ini. "Sebenarnya kami di daerah sangat prihatin dengan kondisi perusahaan yang kurang baik akibat COVID-19 ini. Mereka tidak bisa bayar iuran. Padahal ekonomi diprediksi mulai membaik baru setelah COVID-19 usai," katanya.

[Baca Juga: Kabar Gembira, Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik!]

Menurutnya, butuh waktu lama untuk memulihkan kondisi perusahaan pasca pandemi COVID-19. "Dari hitungan kami, jika besaran iuran masih seperti ini maka perusahaan bisa membayar hingga bulan Juli, tetapi kalau besarannya benar dinaikkan kami belum hitung karena itu di luar prediksi," katanya.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perubahan iuran akan berlaku pada tahun 2021.

Untuk, iuran peserta mandiri Kelas II yang saat ini Rp51.000 akan meningkat menjadi Rp100.000. Sedangkan iuran peserta mandiri Kelas I yang semula Rp80.000 akan naik menjadi Rp150.000.


Read More

Artikel Lainnya

Hindari Obat, Ini Tips Tidur dari Pakar Unair Bagi Penderita Insomnia.jpg

Kesehatan

Hindari Obat, Ini Tips Tidur dari Pakar Unair Bagi Penderita Insomnia

29 June 2022, 16:22

Menurut pakar Unair, demi mendapatkan tidur yang berkualitas, penderita insomnia seharusnya berupaya menghindari penggunaan obat tidur.

wuling_bakti_pendidikan_3.jpg

Pendidikan

Wuling Bakti Pendidikan Jalin Kerja Sama Bersama SMK Negeri 1 Singosari

29 June 2022, 15:00

Wuling terus membuktikan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kejuruan.

Ini Organisasi Non-profit di Kota Malang dengan Fokus Pemberdayaan Difabel.jpg

Pendidikan

Ini Organisasi Non-profit di Kota Malang dengan Fokus Pemberdayaan Difabel

29 June 2022, 14:20

Sejak awal berdirinya, Percacita bergerak untuk menghilangkan stigma dari kaum difabel dan menunjukkan kepada publik bahwa mereka juga mampu berkarya.

Ford Foundation Jakarta Impact Investing Kunci Atasi Ketimpangan.jpg

Bisnis

Ford Foundation Jakarta: Impact Investing Kunci Atasi Ketimpangan

29 June 2022, 10:18

Organisasi filantropi mendorong lebih banyak investor di Tanah Air memilih ranah impact investing yang tak hanya menargetkan profit semata tapi juga turut mendukung mengatasi ketimpangan di Indonesia


Comments


Please Login to leave a comment.