Aturan Mudik 2020 di Tengah Pandemi COVID-19

Tahun ini, mudik akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mudik yang identik dengan membawa penumpang dalam jumlah banyak akan mulai dibatasi di tengah wabah COVID-19. Hal ini disampaikan Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono, jumlah penumpang dalam satu mobil pribadi nantinya hanya boleh maksimal setengah dari kapasitas kendaraan.

"Misalnya mobil sedang hanya diberlakukan untuk dua orang, kemudian mobil station, kijang, itu cukup tiga orang, depan, tengah, belakang, tiga orang," kata Istiono, dikutip dari cnn.com (08/04/2020).

Sedangkan untuk kendaraan roda dua atau motor hanya diizinkan satu orang. Pemudik yang mengendarai motor tidak diperkenankan membawa penumpang.

Demi keselamatan dan kesehatan bersama, kebijakan ini dibuat dengan aturan yang tegas. Bagi pemudik yang melanggar aturan ini, akan diminta tidak melanjutkan perjalanannya alias dialihkan untuk berputar balik.

[Baca Juga: Menerka-nerka Nasib Tradisi Mudik Lebaran Kala Pandemi COVID-19]

Selain itu, Korlantas Polri juga akan menyiapkan beberapa posko kesehatan di berbagai titik. Posko ini nantinya akan tersambung dengan rumah sakit rujukan COVID-19 yang terdekat. Istiono menyebutkan titik-titik posko yang dibangun antara lain, di titik pemberangkatan, tengah rute mudik, dan di titik tujuan

Istiono kembali menjelaskan pemudik yang setibanya di kampung halaman, akan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP). Mereka wajib mengisolasi diri selama 14 hari.

[Baca Juga: Tiket Kereta Mudik Lebaran Sudah Mulai Bisa Dipesan Pekan Ini]

Selama pandemi COVID-19 ini, mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tidak diizinkan untuk mudik atau berpergian ke luar kota. Hal ini sudah resmi melalui Surat Edaran MenPANRB No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SE MenPANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Melansir laman cnn.com (08/04/2020). Jika ASN terpaksa bepergian ke luar daerah maka harus mendapatkan izin dari atasan sebelum berangkat.

Bagi ASN yang melanggar ketentuan ini, maka akan diberikan sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.