Bahas Pelajar Ikut Aksi Unjuk Rasa, Pemkot Bekasi Gandeng Kepala Sekolah

Pada unjuk rasa Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR yang baru-baru ini terjadi di sejumlah wilayah Tanah Air terdapat pemandanganya yang memprihatinkan. Pasalnya, terlihat sejumlah pelajar ikut unjuk rasa tersebut dan cenderung terlibat dalam aksi anarkis hingga berujung diamankan pihak yang berwajib. Bahkan yang disayangkan tak sedikit di antara para pelajar tersebut yang kurang memahami mengenai topik dari unjuk rasa yang mereka ikuti. Hal inilah yang menjadi perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Beksi.

Perhatian ini pun direalisasikan dengan koordinasi Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi yang mengumpulkan para kepala sekolah dan guru dari sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kota Bekasi. Di mana dalam rapat koordinasi ini, Disdik juga mengundang Polres Metro Bekasi dan KODIM 0507/BKS. Pihak Disdik Bekasi pun menginginkan semua pihak yang diundang dapat membantu mencegah pelajar yang memang di bawah umur terlibat dalam unjuk rasa yang memiliki potensi memicu aksi anarkis.

Menurut Kepala Disdik Kota Bekasi Dr. H. Inayatullah, kepala sekolah diminta agar dapat memantau, mengawasi, dan menjaga keamanan serta keselamatan peserta didik yang bukan hanya di dalam sekolah saja tapi di luar juga. Oleh karena itulah kepala sekolah harus mampu menjalin kerjasama dengan orangtua/wali murid demi memastikan anak-anak mereka memang belajar sesuai dengan ketentuan. Selain dari aspek orangtua dan wali, komunikasi juga penting terjalin dengan baik antara sekolah dan para pelajarnya.

Ia melanjutkan dari sisi sekolah juga harus dapat menyusun kegiatan belajar yang memang mampu membuat para pelajar di Kota Bekasi menyalurkan bakat serta kreativitas bahkan pemikiran yang kritis. Mengenai ajakan unjuk rasa dari pihak yang bertanggung jawab atau kabar hoaks yang beredar di kalangan pelajar juga menjadi perhatian dari Kepala Disdik Kota Bekasi. Ia ingin sekolah dapat memastikan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Osis dan para pelajar tidak ikut terhasut dan mudah percaya dengan informasi atau ajakan-ajakan tersebut.

[Baca Juga: Bahas Omnibus Law UU Ciptaker, Ganjar Duduk Bersama KSPI Jawa Tengah]

Selain dari sisi sekolah Inayatullah juga meminta semua pihak yang hadir agar dapat berkoordinasi dengan orangtua dan wali murid. Pasalnya, keterlibatan pelajar dalam unjuk rasa Omnibus Law seperti beberapa waktu cenderung memiliki dampak negatif dari mulai berakhir ricu hingga berpotensi menyebarkan COVID-19 akibat berkerumun.

“Para orangtua harus memberikan pendampingan penuh terhadap anak-anaknya, membina anak dan memberitahu akan dampak yang ditimbulkan jika terlibat pada aksi unjuk rasa,” tambah Kepala Disdik Kota Bekasi itu, sebagaimana dikutip dari bekasikota.go.id (19/10/2020).