Bangkitkan Geliat Industri Properti Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Ini.jpg

Properti dan Solusi

Bangkitkan Geliat Industri Properti Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Ini

Pandemi COVID-19 yang telah membayangi Indonesia hampir setahun terakhir sangat terasa dampaknya di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itulah dari mulai pemerintah pusat hingga daerah mengeluarkan kebijakannya masing-masing agar dapat mendongkrak kondisi ini menjadi lebih baik melalui dorongan pemulihan. Salah satu yang terkena dampak dari kondisi pandemi adalah industri properti dan baru-baru ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru yang disebut demi mendorong geliat industri ini di Ibu Kota.

Kebijakan di industri properti ini dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Di mana melalui kebijakan yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini maka perizinan gedung disebut lebih cepat dikeluarkannya agar memang dapat memiliki efek dorongan terhadap pemulihan ekonomi.

Bangkitkan Geliat Industri Properti Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta Lakukan In i.jpg

Melalui Pergub ini menurut Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati, perizinan bangunan umum yang dulu prosesnya memakan waktu 360 hari maka saat ini disederhanakan dan dipercepat menjadi 57 hari kerja. Tak hanya bangunan umum yang biasanya dijadikan tempat usaha tapi Pergub ini juga menyasar bangunan rumah tinggal. Karena saat ini proses perizinannya hanya 14 hari kerja saja.

Terdapat alasan utama mengapa Anies mengeluarkan Pergub ini, karena pihaknya memandang bahwa industri properti sebenarnya memiliki peran dalam upaya pendongkrakan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, industri ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan daerah, mendatangkan investasi, dan karateristik bisnis di sektor properti yang berjangka panjang. Menurut Sri, kebijakan ini diambil setelah Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pakar dan praktisi yang menyuarakan agar perizinan dibuat sederhana tapi tetap memiliki prinsip kehati-hatian.

[Baca Juga: Jakarta Menguasai Tingkat Okupansi Properti di RedDoorz]

“Uoaya ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Universal yang menjadi arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, agar perekonomian di seluruh sektor dan lapisan masyarakat bisa bangkit kembali sambil mengatasi persoalan pandemi COVID-19,” ungkap Sri, sebagaimana dikutip dari rilis yang diunggah di laman ppid.jakarta.go.id (8/2/2021).

Sebagai gambaran bagaimana industri properti memiliki sumbangan besar di DKI Jakarta, bisa dilihat berdasarkan data pada tahun 2018-2019. Di mana di tahun 2019, industri konstruksi dan real estate menyumbang perekonomian Ibu Kota di angka 17,61 persen dan pada tahun 2018, industri ini menyerap tenaga kerja di Jakarta sebanyak 425.000 orang.

Dari sisi pelaku industri properti di Ibu Kota sendiri tentu saja menyambut positif Pergub ini. Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute atau JPI Wendy Haryanto, percepatan perizinan ini merupakan stimulus nonfinansial untuk industri properti dan mampu memiliki efek domino dengan potensi peningkatan foreign direct of investment.

Namun selain itu, kebijakan ini juga memiliki dampak yang baik untuk masyarakat biasa di Ibu Kota. “Hal ini juga akan berdampak jangka panjang dalam upaya percepatan pemenuhan kebutuhan hunian yang terjangkau di Jakarta, yang juga merupakan salah satu fokus JPI,” pungkas Wendy.

Read More

Artikel Lainnya

Sewa Tempat Gratis, MRT Jakarta Bantu UMKM Naik Kelas

Bisnis

Sewa Tempat Gratis, MRT Jakarta Bantu UMKM Naik Kelas

27 February 2021, 14:02

Tidak sekadar menyediakan tempat bagi pelaku UMKM, pihaknya juga menyediakan rangkaian program inkubasi mulai dari aspek pembinaan dan pemberdayaan.

PPKM Mikro Tunjukkan Hasil Positif, DIY Tingkatkan Ketahanan Warga

Berita Kawasan

PPKM Mikro Tunjukkan Hasil Positif, DIY Tingkatkan Ketahanan Warga

27 February 2021, 10:01

PPKM Mikro yang menekankan pada pembatasan di tingkat desa/kelurahan utamanya memanfaatkan posko di desa-desa untuk membantu mengurangi penyebaran COVID-19.

Wali Kota Bekasi Terima Penghargaan 10 Kota Toleransi 2020 dari Setara Institute

Berita Kawasan

Wali Kota Bekasi Terima Penghargaan 10 Kota Toleransi 2020 dari Setara Institute

26 February 2021, 18:08

Dalam penilaiannya, Kota Bekasimendapat skor tertinggi ke. 5.530 di peringkat 10 dalam penghargaan Indeks Kota Toleran 2020 dari penilaian 94 Kota/Kabupaten yang di riset.

Lansia Jadi Sasaran Utama Vaksinasi Tahap Dua di Kota Bandung

Kesehatan

Lansia Jadi Sasaran Utama Vaksinasi Tahap Dua di Kota Bandung

26 February 2021, 17:02

Dari 130.000-an orang sasaran vaksinasi COVID-19 tahap dua di Kota Bandung, 92 persen merupakan warga lansia. Mereka diprioritaskan karena tingkat fatalitas kasus tertinggi.


Comments


Please Login to leave a comment.