Bawaslu Surakarta Optimalkan Penggunaan Anggaran Jelang Pilkada

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Terkait hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta tengah menyusun optimalisasi terhadap penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020.

“Menguatnya wacana pilkada pada akhir 2020, menjadikan Bawaslu saat ini bersiap untuk melaksanakan pengawasan pada pertengahan Juni ini, di tengah pandemi COVID-19," kata Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono, dilansir dari antaranews.com (12/6/2020).

Budi mengatakan, kesiapan personel maupun dukungan anggaran saat ini menjadi hal pokok. Sebagai langkah awal tahapan, Bawaslu segera mengaktifkan kembali pengawas, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Untuk saat ini, Bawaslu Surakarta masih menunggu regulasi maupun kepastian pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Kami tahapan saat ini, masih berupa draf dan perencanaan, sehingga harus menunggu kepastian payung hukum dalam pengaktifan kembali jajaran pengawas untuk pilkada tahun ini," kata Budi Wahyono.

Budi mengatakan pihaknya juga menunggu petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. "Kami memastikan dalam penyusunan rencana kegiatan tugas pokok dan fungsi pengawasan tahapan pilkada dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan gugus tugas COVID-19," katanya.

[Baca Juga: Pilkada 2020 Tetap Digelar, Begini Protokol Kesehatan di TPS]

Budi mengatakan, kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan banyak orang digeser untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) pada setiap tahapan pengawasan. Sebagai alternatif, Bawaslu juga mengganti rapat secara tatap muka langsung dengan metode daring video konferensi.

Kemudian mengacu pada ketentuan yang telah ada, Bawaslu Surakarta, panwascam, panwas kelurahan hingga pengawas tempat pemungutan suara (TPS) juga harus dipastikan negatif COVID-19. Oleh karena itu, nantinya menjadi keharusan bagi Bawaslu untuk menyelenggarakan tes cepat bagi jajaran pengawas di Kota Solo.

[Baca Juga: Pelaksanaan Coklit Untuk Pilkada Surakarta Dilakukan Juli Mendatang]

Menurutnya, anggaran Rp7 miliar bagi Bawaslu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan APD dan suplemen kesehatan untuk pengawas dari berbagai tingkatan. Hanya saja, Bawaslu masih kekurangan anggaran untuk menanggung biaya tes cepat.

Budi juga mengatakan, dalam pelaksanaan di lapangan, baik Bawaslu hingga tingkat pengawas TPS wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker, cairan pembersih tangan, pelindung wajah, sarung tangan, dan hazmat.

"Kami prinsipnya siap mengawal proses Pilkada Kota Surakarta berjalan maksimal dan sesuai ketentuan yang ada. Keselamatan dan jaminan kesehatan penyelenggaraan tetap menjadi prioritas sesuai protokol kesehatan hingga jangan sampai penyelenggara pemilu menjadi klaster baru penyebar COVID-19," katanya.