Berdamai dengan Pandemi, Kedok Pemerintah Himpun Herd Immunity?

Sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret silam hingga kini, angka kasus positif virus SARS-CoV-2 di tanah air belum juga melandai. Menurut data yang dilaporkan pemerintah melalui situs covid19.go.id,Senin (18/5/2020), sebanyak 18.010 masyarakat di tanah air terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam jumlah itu terdapat 4.324 orang penyintas dan 1.191 pasien meninggal dunia. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan angka kasus tertinggi yakni, 6.010 kasus. Dengan rincian 1.306 pasien sembuh dan 463 pasien meninggal dunia.

Selama dua bulan dan 17 hari diterpa pandemi COVID-19, pemerintah—pusat atau daerah—berusaha keras menangani pandemi. Mulai dari pemetaan dengan metode uji cepat atau rapid test hingga upaya memutus rantai penyebaran dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejalan dengan upaya menekan laju penyebaran SARS-CoV-2, dampak-dampak lain pun mulai dirasakan, khususnya pada bidang ekonomi.

[Baca Juga: Mengapa Herd Immunity Tak Mempan Tangani Covid-19?]

Pemerintah pun tak tinggal diam, sejumlah bantuan berbentuk paket sembako mau pun uang tunai disebar, baik dari lembaga Kepresidenan, Kementerian hingga Kepala Daerah, agar masyarakat tetap bisa bertahan dengan kondisi serba terhimpit akibat pandemi ini.

Akan tetapi tampaknya perjuangan melawan dan menghadapi pandemi akan segera berakhir. Beberapa waktu belakangan, pemerintah pun mencoba mengajak masyarakat untuk berdamai dan bisa hidup berdampingan bersama virus SARS-CoV-2, kehidupan baru ini disebut new normal atau normalitas baru. Untuk mewujudkan itu, pemerintah pun mulai menyusun skenario pelonggaran PSBB sebelum era baru new normal benar-benar dimulai.

“Pak Presiden menekankan kita bersiap siaga menjalani era normal baru, kehidupan normal baru. Kita ada dalam situasi yang beda dari normal sebelumnya. Kita hadapi suasana lingkungan kita, sudah bersama-sama COVID-19 ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang ditayangkan online (18/5/2020).

Menurutnya, upaya pelonggaran PSBB ini dilakukan semata untuk memulihkan produktivitas masyarakat. Meski begitu, masyarakat tak perlu risau karena pemerintah mematikan penyebaran COVID-19 tetap bisa dikendalikan. “Tetap ditekan, hingga nanti antiklimaksnya selesai, terutama setelah ditemukan vaksin,” klaim Muhadjir.

Dokter Pun Berspekulasi

Wacana pemerintah yang akan melonggarkan PSBB sebagai langkah awal menuju era baru atau new normal, segera direspons para praktisi kesehatan, utamanya dari kalangan dokter. Diduga kedua wacana tersebut adalah skenario herd immunity yang terselubung. Pasalnya upaya tersebut digagas saat kurva kasus positif COVID-19 belum melandai melainkan terus menanjak.

Eka Ginanjar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) adalah salah satu yang angkat suara. Menurutnya, dari kaca mata medis, apa yang sedang diwacanakan pemerintah adalah sebuah bentuk pengabaian yang dapat menyebabkan kekacauan. Selain itu, dia juga menilai terlalu terburu-buru jika wacana itu direalisasikan mengingat Indonesia belum memasuki fase puncak pandemi. “Dan kalau kebijakan seperti ini ya bisa dikatakan seperti itu. Membiarkan masyarakat secara alamiah tertular untuk membentuk herd immunity,” kata sebagaimana dilansir bisnis.com, Senin (18/5/2020).

Lebih lanjut dia menyatakan, usaha-usaha untuk mengampanyekan hidup normal baru atau berdamai dengan COVID-19 adalah usaha-usaha yang malah membuat masyarakat bingung. Yang pada akhirnya, kata dia, mengacuhkan protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Dia juga menambahkan, semua upaya pemerintah Indonesia tersebut malah menimbulkan dugaan jika pemerintah sedang mempertimbangkan skenario herd immunity. Apa lagi jumlah korban lebih sedikit dibandingkan total populasi. “Mungkin memperhitungkan korban yang timbul bisa dianggap sedikit dan wajar dibanding populasi Indonesia yang 270 juta jiwa ini,” tukasnya.

[Baca Juga: Tentang Ketidakakuratan Rapid Test Biozek]

Hal senada juga diutarakan Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) James Allan Rarung, herd immunity atau kekebalan kelompok (komunitas) terhadap virus SARS-CoV-2 adalah imbas utama dari pelonggaran PSBB. "Tentu saja efek samping dari herd immunity adalah bagi individu dalam populasi tersebut lemah, maka akan sakit dan bahkan meninggal," kata dilansir Antara, Senin (18/5/2020).

Oleh karena itu, apabila keputusan pelonggaran PSBB itu akan dijalankan, maka harus dibuat jaring pengaman yang ketat dalam bentuk aturan lanjutan. Aturan tersebut antara lain para pekerja usia 45 tahun ke bawah itu harus dalam kondisi yang sehat, dan kesehatannya terus dimonitor. Selain itu, di tempat kerja juga harus ada sistem penanganan apabila ternyata saat bekerja pekerja berusia 45 tahun ke bawah ada yang bergejala sakit dan tercurigai terinfeksi COVID-19.

Dia turut menyarankan pemerintah harus melengkapi dan menambah sarana prasarana pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik dan rumah sakit untuk mengantisipasi melonjaknya pasien positif COVID-19 yang secara prediksi akan meningkat pada fase awal kebijakan itu dijalankan.

"Jadi apabila tidak terelakkan keputusan ini dijalankan oleh pemerintah, maka protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19 ini tetap terus dijalankan dengan ketat dan mau tidak mau harus diperbanyak skrining yang dilakukan sekaligus perbanyak pemeriksaan definitif yakni tes swab untuk PCR," katanya

WHO Mengutuk

Herd Immunity adalah situasi saat orang dalam populasi tertentu mempunyai kekebalan terhadap penyakit. Cara ini diklaim efektif menghentikan persebaran penyakit tersebut. Kekebalan tubuh bisa berasal dari vaksinasi atau dari orang yang terjangkit penyakit itu sebelumnya.

Dalam kasus pandemi COVID-19 ini bisa digambarkan semakin banyak yang terinfeksi, maka bakal lebih banyak orang yang sembuh dan kemudian menjadi kebal. “Secara alamiah, herd immunity bisa tercapai apabila sebagian populasi terinfeksi mencapai angka 70 sampai 90 persen dan membentuk imunitas diri,” jelas Sekjen PAPDI, Eka.

Masalahnya, sambung Eka, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi jika mengharapkan skenario itu berhasil. Jika ingin herd immunnity sukses di Indonesia, maka setidaknya sekitar 189 juta orang harus terinfeksi.

Apabila dugaan para kalangan dokter soal herd immunity benar, maka sebaiknya pemerintah berpikir ulang atau bahkan segera mengurungkan niat. Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengutuk konsep herd immunity atau kekebalan kelompok ini.

Dikutip dari situs resmi WHO, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan kesehatan WHO Dr. Michael Ryan menegaskan, negara-negara yang berpikir bahwa "berdamai" dengan COVID-19 melalui cara menciptakan kekebalan kelompok adalah pemikiran yang keliru.

Lebih jauh Dr. Ryan menjelaskan, sejatinya konsep herd immunity digunakan untuk menghitung berapa banyak vaksin yang harus disebar di suatu populasi untuk melindungi orang-orang yang tidak divaksinasi. Namun beberapa pihak banyak menyalahartikannya, sebagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus dengan membiarkan populasi terpapar.

“Kita perlu hati-hati saat menggunakan istilah-istilah ini di sekitar infeksi alami pada manusia.Karena hal ini justru dapat menyebabkan akibat yang sangat brutal, yang tidak menempatkan orang, kehidupan, dan penderitaan di tempat semestinya,” tandasnya.