Berlaku 6 Mei 2020, Ini Aturan Saat PSBB Provinsi Jabar Diterapkan

Provinsi Jawa Barat siap menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu, 6 Mei 2020. Kebijakan itu dilakukan seiring dengan berakhirnya masa PSBB yang sebelumnya diterapkan oleh daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat. Itu artinya, semua keputusan terkait pemberlakuan PSBB di wilayah Jawa Barat kini akan diambil alih oleh Pemprov Jabar.

Hampir sama dengan pemberlakuan PSBB di daerah, ada beberapa peraturan yang harus ditaati masyarakat selama diterapkannya PSBB Provinsi ini. Seluruh peraturan tentang PSBB Provinsi ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Salah satunya adalah aturan tentang pelaksanaan operasional moda transportasi.

[Baca Juga: Dinilai Berhasil, PSBB Kota Bandung Resmi Berakhir 5 Mei 2020]

Jam operasional angkutan pun akan dibatasi. Bagi kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan perairan akan diizinkan beroperasi pukul 05.00-18.00 WlB, kecuali kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sedangkan untuk kendaraan tidak bermotor, diijinkan beroperasi pukul 06.00-17.00 WIB.

Sementara bagi Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) untuk layanan tenaga kesehatan akan beroperasi pada pukul 05.30 - 23.30 WlB. Jam operasional terminal angkutan penumpang umum dan fasilitas penunjang pun akan beroperasi pada pukul 05.00 - 19.00 WIB, begitupun jam operasional pelabuhan/dermaga dan fasilitas penunjangnya serta operasional bandar udara dan fasilitas penunjangnya.

Adapun Pemprov Jabar juga memberikan pengecualian aturan terhadap beberapa angkutan barang seperti: angkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian angkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional.

Begitu pula untuk angkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan juga angkutan barang keperluan pokok masyarakat, angkutan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, angkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, sanitasi, barang pangan.

[Baca Juga: Ribuan Pekerja di Bandung Kena PHK Selama Masa Pandemi COVID-19]

Nantinya selama PSBB Provinsi Jabar berlangsung, bupati dan wali kota tetap akan melakukan pengawasan aktivitas angkutan lebaran (mudik) di akses jalur ke luar masuk wilayah aglomerasi PSBB Jabar. Sementara untuk di perbatasan, RK menyatakan telah berkoordinasi dengan anggota TNI-Polri untuk mengurangi pergerakan masyarakat selama PSBB.

"Kami meminta kepolisian dan TNI memperketat penjagaan di perbatasan kabupate/kota di Jabar. Tujuannya untuk mengurangi pergerakan manusia pada saat PSBB Jabar berlaku," kata Ridwan Kamil