Catat! Ini Aturan Pemerintah Buat Pantau Hilal Saat Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia akan membuat pelaksanaan bulan Ramadan menjadi berbeda dari biasanya. Sebab, di tengah masa pandemi ini masyarakat tetap harus mematuhi peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk dalam memantau hilal.

Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat protokol pelaksanaan pemantauan hilal atau rukyatul hilal saat pandemi COVID-19. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa peraturan tersebut sudah dikirim ke Kanwil Kemenag.

Di masa pandemi ini, Kanwil Kemenag tetap diminta melakukan pemantauan hilal bersama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, instansi terkait, ormas Islam dan tokoh masyarakat setempat. “Rukyatul hilal tetap dilaksanakan Kanwil Kemenag Provinsi pada 23 April, saat terbenamnya matahari,” jelas Kamaruddin.

[Baca Juga: Penentuan Sidang Isbat Awal Ramadan Akan Digelar Secara Online]

Masyarakat diharapkan dapat menjadikan aturan tersebut sebagai panduan dalam pemantauan hilal. Dilansir dari setkab.go.id (20/4/2020), berikut ini aturan pemerintah untuk pemantauan hilal di masa pandemi COVID-19.

1. Peserta harus dibatasi dengan ketentuan maksimal 10 orang
2. Peserta harus mengikuti prosedur protokol kesehatan dan melakukan physical distancing
3. Pembatasan area antara perukyat dan area undangan
4. Peserta harus diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki area rukyatul hilal dan menggunakan masker
5. Alat pemantauan, baik teleskop, theodolite, atau kamera, hanya dioperasikan satu orang dan tidak boleh saling meminjam
6. Petugas dilarang berkerumun di sekitar instrumen pemantauan yang telah ditempatkan
7. Instrumen harus dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah pemakaian

Kamaruddin juga mengimbau agar petugas melakukan shalat hajat, memohon keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan 1441 H pada 23 April 2020.

Sidang isbat akan diawali dengan pemantauan hilal oleh Kanwil Kemenag Provinsi. Hasilnya akan dilaporkan ke Ditjen Bimas Islam sebagai bahan penetapan bulan Ramadhan.