Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi, Gerakan Kurangi Korupsi di Dunia Pendidikan

Pendidikan

Depok Dukung Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi

Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi (MPAK) merupakan program bentukan yang didukung Wali Kota Depok Mohammad Idris. Gerakan ini dinilai mampu meminimalkan terjadi kasus korupsi di lingkungan pendidikan.

Mohammad Idris mengundang kepala sekolah yang ada di Kota Depok untuk menyamakan persepsi mengenai korupsi di Balai Kota Depok pada 4 Desember 2019 lalu. “Undangan ini bukan berarti kami menganggap atau menuduh sekolah rawan korupsi, namun untuk sama sama menumbuhkan semangat, membudayakan guru dan anak didik yang ada di bawah kendali kepala sekolah untuk mengatakan tidak pada korupsi dalam bentuk apapun,” ujarnya.

Saat membuka acara sosialisasi Pendidikan Antikorupsi berdasarkan lansiran dari depok.go.id (5/12/2019), korupsi terjadi tidak hanya karena adanya keinginan dari diri. Tapi terkadang, ada pula kesempatan yang memungkinkan seseorang tergoda untuk melakukan tindak korupsi.

[Baca Juga: Mulai 2019, Pendidikan Antikorupsi Ada di Sekolah]

Ia pun menambahkan salah satu implementasi dari program MPAK adalah memasukkan edukasi antikorupsi ke kurikulum sekolah, dengan demikian diharapkan MPAK bisa menjadi program rutin yang bisa membangun budaya antikorupsi di sekolah dan mulai dari sekolah. Mohammad Idris berharap, upayanya menjalankan program ini memiliki dampak positif terhadap pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, di saat yang sama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok juga memberikan apresiasi atas pembekalan aparatur, khususnya pimpinan Perangkat Daerah (PD) terkait pencegahan korupsi. Kegiatan ini dinilai bagus, karena dengan bertambahnya wawasan bisa mencegah aparatur terkena permasalahan hukum.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung permasalahan hukum saat penyelenggaraan program, khususnya terkait kebijakan yang menjadi ranah pimpinan dinas.

[Baca Juga: Pemkot Bekasi Masuk 20 Besar Pencegahan Korupsi di Indonesia]

Kepala Disdik Depok Mohammad Thamrin menyebutkan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menutup potensi terjadinya korupsi atau pungutan liar. Salah satunya dengan menerapkan transaksi non-tunai atau ditransfer melalui rekening bank.“Seperti gaji guru honorer dan sertifikasi, kita transfer. Baik melalui bendahara sekolah atau langsung pada yang bersangkutan, sehingga tidak ada potongan dari pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Thamrin.

Bukan hanya itu, Thamrin juga menyinggung perihal pembayaran lainnya yang menjadi beban peserta didik, seperti halnya seragam sekolah. Menurutnya, biaya pembelian seragam hanya yang wajib dan harganya terjangkau atau tidak memberatkan. Dirinya menyebutkan, pihaknya melakukan pemantauan kepada seluruh sekolah mengenai harga seragam.

Thamrin juga menjelaskan, diperlukan pengawasan terhadap pengelola keuangan di sekolah dalam hal ini bendahara dan kepala sekolah agar mencegah terjadinya korupsi. Mereka diberikan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala.

Read More

Artikel Lainnya

Pemkot Semarang Kejar Target Zona Hijau COVID-19 pada Desember.jpg

Berita Kawasan

Pemkot Semarang Kejar Target Zona Hijau COVID-19 pada Desember

29 September 2020, 14:02

Pemkot Tangerang saat ini tengah bekerja keras untuk mengubah status wilayahnya dari zona orange menjadi zona hijau COVID-19.

Pedagangnya Positif COVID-19, Pasar Ciplak Ditutup Sampai 30 September .jpg

Berita Kawasan

Pedagangnya Positif COVID-19, Pasar Ciplak Ditutup Sampai 30 September

29 September 2020, 13:01

Pasar Ciplak di wilayah Jakarta Selatan disebut ditutup pada pekan ini usai ada pedagang yang positif COVID-19.

Ekonomi Lesu, Pengusaha Bandung Tetap Tembus Eksport ke Australia

Bisnis

Ekonomi Lesu, Pengusaha Bandung Tetap Tembus Ekspor ke Australia

29 September 2020, 10:17

Untuk mendongkrak semangat, Pemkot Bandung memberikan ruang bagi para pelaku usaha agar mampu mengekspor produknya.

Ikapi Resmi Buka IIBF 2020 Secara Virtual dengan 175 Peserta

Bisnis

Ikapi Resmi Buka IIBF 2020 Secara Virtual dengan 175 Peserta

29 September 2020, 09:23

Pameran buku tahunan yang digelar untuk ke-40 kali ini akan berlangsung mulai 28 September sampai 7 Oktober dan bisa diikuti secara daring oleh masyarakat.


Comments


Please Login to leave a comment.