Dinsos Depok Lakukan Pendataan Warga Prasejahtera

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok terus melakukan pendataan warga prasejahtera. Pendataan tersebut dilakukan untuk memutakhirkan basis data penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

“Pendataan dilakukan agar bantuan dari pemerintah pusat tepat sasaran,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Depok Devi Mayori seperti dikutip depok.go.id (14/01/2019).

[Baca Juga: DPRD Depok Ajak Warga Dukung 3 Program Unggulan]

Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Dalam proses pendataannya, Devi menerangkan, Dinsos Kota Depok telah menerjunkan kurang lebih 50 surveyor di 63 kelurahan untuk melakukan pendataan warga prasejahtera yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan. Survei tersebut dilakukan dua kali dalam satu tahun.

[Baca Juga: Cleanee Jakarta Project, Gerakan Anak Muda Peduli Masalah Sampah]

“Para personel yang turun langsung ke masyarakat, melakukan pendataan warga prasejahtera yang memang benar-benar berhak menerima bantuan. Sesuai dengan aturan yang ada,” kata Devi.

Selain pendataan, lanjut Devi, Dinsos Kota Depok juga terus mengawal para penerima Bantuan Sosial (Bansos). Pihaknya mengarahkan penerima Bansos agar dapat mandiri, sehingga dalam jangka panjang mereka terentaskan dari kemiskinan.

“Pemerintah ingin program pengentasan kemiskinan dapat terealisasi. Bantuan stimulan tersebut juga dapat tepat sasaran, dengan begitu ekonomi masyarakat dapat meningkat,” ucap Devi.