Distribusi Bantuan Rp500.000 Pemkot Bogor Kerja Sama dengan Pos

Terhitung mulai dari 1-10 Mei Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial dalam rangka jaring pengaman sosial COVID-19 yang berasal dari APBD Kota Bogor kepada 19.904 Kepala Keluarga (KK) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan bantuan ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan masing- masing KK akan menerima uang tunai sebesar Rp500.000 selama empat bulan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Anggraeny Iswara mengatakan, penyaluran bantuan Non DTKS dari APBD Kota Bogor ini sudah dijadwalkan di masing-masing kelurahan. Bantuan akan diberikan dengan cara, penerima bantuan datang langsung ke kelurahan setempat dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi penumpukan.

"Jadi, mekanismenya dilaksanakan oleh kantor pos. Data 19.904 KK penerima ini akan menerima bantuan secara terjadwal," kata Anggraeny seperti dilansir dari kotabogor.go.id (6/5/2020).

Anggraeny menjelaskan, di setiap kelurahan sudah dijadwalkan dan nanti juga akan ada petugas PT Pos Indonesia yang akan disalurkan degan meminta wesel yang sebelumnya sudah dibagikan oleh pihak RW yang nantinya akan ditukarkan dengan uang tunai.

"Warga bisa mendatangi kelurahan masing-masing mulai pukul 08.00 WIB - pukul 13.00 WIB untuk proses pengambilan bantuan, sebelumnya pemberian bantuan di Kelurahan Tegal Gundil sebentar juga selesai," ujar Anggraeny.

[Baca Juga: Dinilai Tak Valid, Wali Kota Bekasi Minta DTKS Diperiksa]

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan surat perintah dari Wali Kota Bogor dijadwalkan melakukan monitoring di setiap kelurahan. Camat dan Lurah juga akan melakukan monitoring penyaluran bantuan, agar sampai ke masyarakat sesuai jumlahnya.

Warga yang belum tahu akan mendapatkan bantuan atau tidak, bisa memeriksakan diri apakah sudah termasuk ke dalam daftar penerima bantuan di aplikasi SALUR (Sistem Aduan Layanan Bantuan untuk Rakyat) di http://salur.kotabogor.go.id/pencarian.

[Baca Juga: Pemkot Bekasi Salurkan Bantuan Sosial untuk Terdampak COVID-19]

Aplikasi ini juga bisa mendeteksi jika ada penerima bantuan ganda. Jika nama Anda tidak ada, coba ajukan data diri keluarga melalui RT, RW dan kelurahan. Nanti pihak terkait akan melakukan proses verifikasi. Bantuan ini diutamakan untuk yang sangat membutuhkan.

"Kami juga akan menelusuri 20.000 KK yang tidak ada NIK nya, mungkin ada human error," kata Anggraeny. Ia melanjutkan, jika warga tak mendapatkan bantuan dari APBD Kota Bogor, aka nada bantuan dari pusat dan Provinsi. Pasalnya sudah ada penetapan dari Provinsi Jawa Barat mengenai data Non DTKS KK miskin sebanyak 38.475 KK yang akan dibantu.

"Mengenai data penerima memang akan update terus, tidak kaku. Apalagi ini kejadian baru karena wabah COVID-19, jadi harap dimaklumi," pungkasnya.