Distribusi Sembako Presiden di Surabaya Masih Tunggu Verifikasi Data MBR

Kota Surabaya masih menjadi yang teratas sebagai wilayah dengan angka kasus positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Situs lawancovid-19.go.id melaporkan, total warga Surabaya yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 hingga Kamis (30/4/2020) sebanyak 394 kasus. Peningkatan kasus ini turut diikuti dengan bertambahnya pasien yang sembuh, yakni 79 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia sebanyak 57 orang.

Kendati demikian, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan masyarakat Surabaya akan mendapatkan intervensi dari pemerintah—baik di tingkat pusat mau pun daerah—selama masa pandemi COVID-19. Apa lagi kamis kemarin dia baru saja menerima bantuan dari Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara. Bantuan berupa 10.000 paket sembako.

Risma memahami betul, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai sejak Selasa (28/4/2020) lalu hingga 11 Mei mendatang, akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat khususnya dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berkenaan intervensi pemerintah, Risma mengaku sudah tak sabar untuk segera mendistribusikan donasi yang berhasil dihimpun Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya ke warga. Namun, apa mau dikata, keinginan ini terhambat masalah prosedur.

Lebih rinci dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil verifikasi data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk daftar penerima Bantuan Sosial Tunai. Setidaknya ada sekitar 174.332 Kartu Keluarga (KK) di Kota Pahlawan yang diusulkan pemkot ke Kemensos.

“Mereka yang akan menerima bantuan uang tunai selama tiga bulan itu. Hingga hari ini yang terverifikasi itu sekitar 65.925. Ini verifikasinya terus masih bergerak dan kita tunggu,” ucapnya sebagaimana diberitakan surabaya.go.id, Kamis (30/4/2020) kemarin.

[Baca Juga: Bus AKDP & AKAP Tak Beroperasi Selama PSBB Kota Surabaya]

Ada pun hubungan antara bantuan dari Presiden Jokowi dengan Kemensos, sambung dia, adalah jika data yang diajukan kepada Kemensos terpenuhi, maka bantuan untuk MBR juga sudah terpenuhi. “Artinya semua MBR mendapatkan bantuan dari Kemensos. Namun saat ini verifikasi data sedang terus bergerak kita tunggu beberapa hari ke depan,” jelasnya rinci.

Menurutnya, jika semua MBR mendapatkan bantuan dari Kemensos, maka bantuan dari Presiden Jokowi akan dialokasikan kepada masyarakat lain terdampak COVID-19 yang belum menerima intervensi apapun dari pemerintah. Misalnya, warga yang kena putus hubungan kerja (PHK), para penjual makanan di sekolah dan berbagai pekerja yang terdampak karena pandemi tersebut. "Bahkan kemarin ada yang mengusulkan takmir masjid juga. Kita coba data itu," paparnya.

Namun demikian, Wali Kota Risma memastikan, seluruh bantuan yang sudah terkumpul selama ini dari berbagai kalangan akan diberikan bersamaan dengan bantuan yang diterima dari Presiden. "Kalau nanti minggu depan kita sudah tahu sehingga nanti bisa kita berikan bantuan ini terutama yang terdampak dari adanya COVID-19." imbuhnya.

Mewakili Presiden, Kepala Bagian Dana Operasional dan Bantuan Presiden, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Helmi Agustian menjelaskan, bantuan 10 ribu paket sembako itu tidak langsung datang melainkan secara bertahap. Menurut dia, setiap hari bantuan itu tiba di Kota Pahlawan sekitar seribu sampai dua ribu paket. "Per hari pengepakan itu maksimal 2.000 paket. Bisa diperkirakan tibanya paket sembako keseluruhan hari Senin atau Selasa depan," kata Helmi.

[Baca Juga: Wakil Wali Kota Jogja Imbau Masjid Ganti Takjil dengan Bantuan Sembako]

Adapun isi dalam satu paket sembako itu diantaranya, minyak goreng satu liter, gula putih satu kilogram dan satu kotak teh celup. "Ini serentak dilakukan di empat kota. Surabaya, Bandung, Jogja dan Semarang," pungkasnya.

Seakan tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kepada Helmi Risma juga menyampaikan keinginannya untuk meminta reagen swab kepada pemerintah pusat sekitar 2.000 untuk pasien dan lima ribu untuk tenaga kesehatan (nakes). Meski sebelum pertemuan ini, dia sudah lebih dahulu menghubungi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk diberikan reagen tes swab. Pasalnya, banyak warga Surabaya yang berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala), ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang belum dilakukan tes. "Bahkan ada yang dirawat inap beberapa minggu belum dilakukan swab tes," tutup Risma.