Ditolak Balaikota, Para Seniman Diterima Komisi X DPR Terkait Revitalisasi TIM

Setelah melakukan aksi teatrikal terkait penolakan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Jumat, 14 Februari 2020, Forum Seniman Peduli TIM akhirnya diterima oleh Komisi X DPR-RI pada Senin, 17 Februari 2020. Tuntutan mereka yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi TIM yang dilakukan oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ketua Forum Seniman Peduli TIM, Radhar Panca Dahana merasa Ia dan para seniman TIM tidak dilibatkan dalam proyek revitalisasi tersebut. Ditakutkan kata Radhar, nantinya kawasan TIM malah dikomersialisasikan dan hal itu membuat ruang gerak para seniman menjadi terbatas. Ia pun mengaku telah berulang kali ke Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta, namun upaya ini tidak juga membuahkan hasil.

[Baca Juga: Ini Kisah Mistis yang Bayangi Teater Jakarta di Taman Ismail Marzuki]

"Kami bukannya menolak revitalisasi, TIM jadi baru itu oke, tapi jangan dengan arogansi kekuasaan itu. Ajaklah bicara kita sebagai pemangku kepentingan utamanya. Dia baru berapa tahun jadi gubernur, kita sudah 50 tahun jadi seniman kok gak diajak ngomong," tegas Radhar.

Bahkan Radhar menegaskan bahwa gerakan SaveTIM yang digagasnya bersama para seniman dan aktivis seni tersebut sudah berjalan selama tiga bulan lebih sejak revitalisasi TIM dimulai. Mereka pun sempat menggelar berbagai aksi, beberapa di antaranya adalah aksi damai di Balai Kota DKI Jakarta pada akhir tahun lalu serta aksi teatrikal di atas reruntuhan gedung Graha Bhakti Budaya (GBB) dan bekas ruang pameran Galeri Cipta I pada Jumat pekan lalu.

DPR RI akan Panggil Anies

Sementara itu, Komisi X DPR RI berencana akan memanggil Anies Baswedan, DPRD DKI, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Mereka akan dimintai klarifikasi terkait proyek revitalisasi TIM.

Salah satu Anggota Komisi X yang juga seorang aktor yakni, Rano Karno mengatakan bahwa jika dilihat dari sejarahnya, sejak awal pembangunan TIM memang selalu melibatkan para seniman. Untuk itu katanya, Rano berharap para seniman dilibatkan secara proaktif agar revitalisasi TIM sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para seniman dan budayawan.

"Ini miss-nya di mana? karena tidak mungkin gubernur tidak meminta saran kepada Dewan Kesenian Jakarta. Karena sesungguhnya TIM diserahkan kepada seniman untuk mengelola," ujar Rano.

Menurut Komisi X Dpr RI, seharusnya Anies tidak menerbitkan Pergub nomor 63 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada PT Jakpro untuk melakukan revitalisasi dan mengelola TIM.

[Baca Juga: Cikini 82, Rumah Sederhana yang Membuat Indonesia Dikenal Dunia]

Diketahui dalam Pergub itu disebutkan bahwa Pemprov DKI memberi wewenang kepada PT Jakpro untuk mengkomersialkan seluruh ruang dan bangunan di TIM dan menarik penghasilan dari penyewaan 200 kamar hotel, dari area parkir bawah tanah seluas lapangan bola, serta dari media iklan elektronik luar ruang yang akan dipasang di tempat-tempat strategis kawasan TIM.