DPRD Kota Malang Perhatikan Pondok Pesantren

Anggota DPRD Kota Malang telah mendukung dan mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam melakukan penanganan COVID-19. Terkait hal itu, memasuki fase new normal ada beberapa beberapa hal yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (OVID-19)

Melansir laman malangtimes.com (04/06/2020). Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menyebut, aturan mengenai Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Malang yang akan beroperasional, akan seperti apa nanti untuk pelaksanaannya.

Apalagi, pihak Ponpes tidak semuanya sanggup jika harus menyediakan rapid test ataupun menjalankan tes PCR-Swab sebelum aktivitas belajar mengajar di pesantren dijalankan kembali. Dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, bila ada satu pasien positif, maka swab dapat dilakukan Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, Kurniawan menyatakan karyawan di tempat usaha harus membentuk Satgas COVID-19.

"Seumpama tempat di instansi pemerintah ada yang terjangkit COVID-19, maka swab ditanggung pemerintah, tetapi kalau swasta seperti apa?," ucapnya.

Tak jauh berbeda, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin menyampaikan, bagaimana ketika Ponpes akan menerapkan new normal dengan memenuhi persyaratan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, sedangkan selama ini area pesantren tidak ada pembatasan jarak, baik itu social distancing ataupun physical distancing.

[Baca Juga: Hentikan Penyebaran COVID-19, HIPAKAD di Kota Malang Bagikan APD]

Arifin juga berharap para pengasuh Pondok Pesantren dapat diberikan persiapan protoko kesehatan dalam mencegah Covid-19. Dirinya juga berharap kepada Pemkot Malang mampu menyediakan solusi lain ketika memang ada yang tidak bisa memenuhi persyaratan tempat tinggal di Ponpes. "Pemerintah kota bisa menyediakan rusunawa untuk menampung itu. Mereka juga ada yang mengeluhkan untuk kembali sulit, karena harus melakukan rapid test yang itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Sekda Kota Malang, Wasto menyatakan, berkaitan dengan pengelolaan Ponpes memang masih akan dijadwalkan untuk mengumpulkan pimpinan pondok di Kota Malang.

[Baca Juga: Jelang PSBB, Wali Kota Malang Sosialisasikan Aturan Main PSBB]

"New Normal untuk Ponpes kami belum, kami masih ingin mengumpulkan pimpinan pondok. Apa yang disampaikan tadi memang selama ini tidak ideal jika diterapkan sosial distancing. Oleh karena itu kami akan mengumpulkan pimpinan ponpes, pilihan yang paling rasional nanti seperti apa," ujarnya.

Sementara itu, berkaitan dengan penyediaan rapid test dan tes PCR-Swab di suatu perusahaan, memang dibebankan kepada masing-masing perusahaan. Namun, jika memang ada yang tidak menyanggupi maka bisa direkomendasikan ke Pemkot Malang.

"Sehingga kantor dan pengusaha memang harus bertanggung jawab soal itu. Namun, ada kondisi-kondisi yang pemerintah harus hadir. Manakala perusahaan yang bersangkutan atau masyarakat itu tidak mampu kami minta rekom-nya," tandasnya.