Evaluasi Bansos Kota Bogor, Rp40 Miliar untuk 4 Bulan

Berita Kawasan

Evaluasi Bansos Kota Bogor, Rp40 Miliar untuk 4 Bulan

Wali Kota Bogor Bima Arya mengusulkan tiga hal kepada pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Pertama, mengusulkan agar ada penguatan dan penyamaan kriteria warga penerima bantuan. Kedua, sumber bantuan disederhanakan dan ketiga, datanya harus lebih transparan.

“Jadi, kriterianya ini harus betul-betul lebih di kunci. Sumber bantuan kita menyarankan untuk disederhanakan dan terakhir datanya harus lebih transparan. Kita contohkan di Kota Bogor dengan sistem Salur, data ditempel di setiap kelurahan dan lain-lain,” katanya saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI Dalam Rangka Evaluasi Bansos COVID-19 di Balai Kota Bogor pada 30 Juni 2020.

Evaluasi Bansos Kota Bogor, Rp40 Miliar untuk 4 Bulan

Bima menegaskan, mengenai bansos yang bersumber dari APBD Kota Bogor tetap dianggarkan selama empat bulan dan sudah disepakati dengan DPRD. “Jadi, itu sudah pasti ada dari bantuan Pemkot Bogor, yang sudah komitmen dianggarkan kita akan salurkan. Ada sekitar Rp40 miliar dan itu sudah dikunci, tetapi tidak bisa ditambah,” jelas Bima seperti dilansir dari kotabogor.go.id (1/7/2020).

Menjelang masa PSBB Transisi berakhir, pihaknya selain tetap fokus penanganan COVID-19 akan fokus memperbaiki sektor ekonomi agar bisa kembali berjalan. “Kita ke depan akan fokus economy recovery, supaya sektor-sektor ini bisa lebih ‘lari’. Kita cek hunian hotel weekend lalu itu naik cukup tajam, kalau kita bisa jaga tren ini Insya Allah kita bisa rebound (melambung),” tegas Bima.

Kunjungan Monitoring

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menyatakan, kunjungan hari ini adalah bagian dari tugas dan fungsinya sebagai legislatif, yaitu monitoring semua Undang-undang (UU), peraturan-peraturan yang telah disepakati. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa anggaran APBN di kementerian dan lembaga non kementerian difokuskan kepada penanganan COVID-19

“Hari ini kami berterima kasih khususnya kepada Wali Kota Bogor yang sudah mau buka-bukaan di lapangan dan kendalanya. Ini yang sebetulnya kita harapkan dari Komisi VIII ada pembicaraan yang cukup menghasilkan agar nanti bisa kita bawa ke DPR dan ini akan menjadi masukan. Kita akan terus perbaiki, baik itu pendataan maupun penyalurannya,” Ihsan menjelaskan.

Saat disinggung masih adanya tumpang tindih data daerah dan pusat dia menilai, secara UU kewenangan verifikasi dan validasi (verval) ada di daerah.

[Baca Juga: Tinjau Distribusi Bansos, Wali Kota Bogor Kunjungi Gudang Logistik]

“Memang terkadang di daerah tidak menjadi fokus sebelum ada kejadian seperti ini. Namun, tadi sudah disampaikan pak wali bahwa di Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang sangat fokus terhadap penanganan COVID-19 hingga perbaikan datanya melalui aplikasi Salur," ujar Ihsan.

Ihsan menambahkan, sejauh ini penanganannya COVID-19 di Kota Bogor sudah cukup baik dengan merancang berbagai inovasi untuk memudahkan warganya. “Beliau (wali kota) tadi menerangkan dan meng-empowering SDM yang ada, dari mulai kelurahan, RT, RW hingga ada RW Siaga untuk memastikan bahwa penerima yang berhak dan tidak tumpang. Nah, ini akan kita bawa ke pusat masukan seperti ini,” ujarnya.

[Baca Juga: Agar Tepat Sasaran, BEM se-Malang Raya Ikut Salurkan Bansos]

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Muklas Sidik selaku pimpinan rombongan mengatakan, DPR RI dan Kemensos sudah menetapkan anggaran untuk program bansos bagi penanggulangan bencana COVID-19. Direncanakan tahun 2020 ada penambahan target untuk PKH dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran sebagai anggaran tambahan sebesar Rp17,8 triliun.

Disamping itu, ada penambahan target bansos dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp7,9 triliun. Adapun bansos tahun 2021 Komisi VIII menyepakati adanya tambahan anggaran Kemensos sebesar Rp91,9 triliun.

Dia menyatakan, tujuan pemberian bansos ini agar seluruh warga negara, baik perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan akibat COVID-19 bisa hidup secara wajar. “Bansos dapat bersifat sementara dan atau dilanjutkan dalam bentuk bantuan langsung hingga penyediaan akses penguatan kelembagaan,” tutup Muklas.


Read More

Artikel Lainnya

Semarakan 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week.jpg

Bisnis

Semarak 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week

30 September 2022, 15:45

Untuk merayakan pertandingam 2022 PMPL SEA Championship, realme memutuskan menghadirkan promo lucky draw bertajuk realme Esports Week.

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung - Copy.jpg

Bisnis

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung

30 September 2022, 13:44

Pada momen pembukaan cabang Selma terbaru di daerah Ciledug, ritel mebel di bawah naungan Kawan Lama Group itu menggelar program edukasi kesehatan jantung.

Romokalisari Adventure Land Bawa Berkah untuk UMKM Setempat - Copy.jpg

Bisnis

Romokalisari Adventure Land Bawa Berkah untuk UMKM Setempat

30 September 2022, 11:42

Ternyata Romokalisari Adventure Land yang belum lama ini diresmikan disebut berhasil meningkatkan pemasukan para pelaku UMKM di sana.

Rayakan Peningkatan Okupansi Berkat tiket.com, RedDoorz Berikan Penghargaa n.jpg

Bisnis

Rayakan Peningkatan Okupansi Berkat tiket.com, RedDoorz Berikan Penghargaan

29 September 2022, 19:46

Usai berkolaborasi selama empat tahun terakhir, tiket.com baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari RedDoorz yang memandang perusahaan OTA itu berhasil membantu peningkatan industri pariwisata di Tanah Air.


Comments


Please Login to leave a comment.