Evaluasi PSBB, Walkot Bandung Keluarkan Perwal Baru

Meski telah resmi mengakhiri kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Selasa, 5 Mei 2020 lalu, tapi Kota Bandung masih terus menerapkan peraturan terkait PSBB sebagai evaluasi selama dua pekan ke depan. Salah satu yang dilakukan Wali Kota Bandung Oded M Danial adalah dengan menerbitkan peraturan wali kota (perwal) yang baru menggantikan perwal yang lama.

Meski secara substansi aturan perwal yang baru ini hampir sama dengan Perwal 16/2020. Namun, pada Perwal 21/2020, ada beberapa revisi maupun beberapa kebijakan baru pasca-PSBB yang berlangsung di kota Bandung selama 2 pekan belakangan ini. Salah satunya terkait aturan bagi para pengendara sepeda motor.

[Baca Juga: Dinilai Berhasil, PSBB Kota Bandung Resmi Berakhir 5 Mei 2020]

Seperti diketahui, pada Perwal sebelumnya Pemkot Bandung melarang pengendara motor untuk menaikkan penumpang. Kini, lewat Perwal baru, aturan tersebut direvisi dan pengendara motor pun diperbolehkan kembali untuk membawa penumpang dengan catatan memiliki alamat KTP yang sama.

"Kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, dan diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan. Selain itu, pengemudi dan penumpang memiliki alamat rumah yang sama," terang Oded.

Sementara bagi angkutan roda dua berbasis aplikasi atau ojek online belum sepenuhnya diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Ojol hanya diperbolehkan membawa penumpang untuk situasi darurat seperti misalnya untuk penanggulangan COVID-19. Diluar dari hal tersebut, ojol hanya diijinkan untuk mengantar barang maupun makanan.

Selain merevisi aturan terkait pengendara motor, Perwal 21/2020 ini juga merevisi tentang jam operasional toko di luar pengecualian seperti toko bangunan yang sebelumnya tidak diijinkan buka di tengah pandemi COVID-19.

"Selama dua pekan ini banyak masyarakat mengeluhkan ketika toilet ada masalah, ketika mencari pipa ke toko material ada masalah. Untuk itu toko bahan bangunan dan material dibolehkan buka, dengan pembatasan jam operasional mulai Pukul 08.00-14.00 WIB dan wajib menerapkan standar kesehatan maksimal serta physical distancing," jelasnya.

[Baca Juga: Ribuan Pekerja di Bandung Kena PHK Selama Masa Pandemi COVID-19]

Terakhir, Oded juga memberikan wewenang kepada aparatur kewilayahan di tingkat kecamatan atau kelurahan untuk melakukan sejumlah tindakan penegakan hukum. Wewenang tersebut diberikan guna mengintensifkan edukasi kepada masyarakat.

"Diberikan perluasan wewenang untuk melakukan teguran lisan, peringatan, pencatatan kepolisian terhadap para pelanggar, penahanan kartu identitas, pembatasan, penghentian atau pembubaran kegiatan, dan penutupan sementara jika memang diperlukan," katanya.