Gubernur Jawa Barat Siapkan 2.500 Ruang Isolasi, Antisipasi Pemudik Nekat

Menjelang Hari Raya Idulfitri 2021, Pemerintah resmi mengeluarkan aturan Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021. Surat Edaran tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah.

Menurut informasi resmi dalam laman covid19.go.id, aturan tersebut berlaku mulai dari 06 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021. Menindaklanjuti aturan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengerahkan jajarannya untuk melakukan penyekatan di beberapa titik perbatasan antar kota. Namun tak dapat dipungkiri jika ada saja masyarakat yang nekat mudik untuk bertemu sanak saudaranya.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam Talk Show BNPB yang bertajuk Kesiapan Pemda Menghadapi Larangan Mudik mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan dua ribu lima ratus ruang isolasi di desa-desa guna mengantisipasi pemudik yang lolos dari penyekatan petugas dan berhasil sampai ke kampung halaman. Pemudik yang lolos akan diperintahkan untuk menjalani karantina di ruang isolasi selama lima hari, baru diperkenankan untuk bertemu keluarganya.

[Baca Juga: Ini Sanksi untuk ASN Bandung yang Nekat Melakukan Perjalanan Mudik]

“Maka di perkampungan kita sudah siapkan 2.500-an ruang isolasi, kita sudah intruksikan kepada perangkat desa bagi yang ngotot agar setiba di kampung halaman untuk dikarantina,” ungkapnya seperti dilansir jabarprov.go.id (05/05/21). Kang Emil pun menambahkan, nantinya hasil dari karantina tersebut akan diupdate pada aplikasi Pikobar Jabar agar dapat mengetahui jumlah pemudik yang melanggar aturan. “Ini sangat efektif. Tapi hasil akhirnya kita akan hitung berapa kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit. Karena provinsi Jabar sudah satu bulan, berkinerja sebagai satgas terbaik se-Indonesia,” tambahnya.

Kang Emil melanjutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini mengikuti arahan Pemerintah Pusat dengan tidak mengizinkan mudik lokal meskipun berada di wilayah aglomerasi seperti; Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota / Kabupaten Bogor, Kota / Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. “Narasinya sama dengan pemerintah pusat, mudik lokal itu tidak diperkenankan. Aglomerasi yang dibolehkan bergerak hanya untuk para pekerja saja,” pungkasnya.

Lalu mengenai pariwisata, sesuai dengan instruksi pihak Kepolisian, pada zona merah dan zona oranye sektor pariwisata akan ditutup. “Jadi sesuai kesepakatan zona merah oranye itu pariwisata ditiadakan dan ini sudah menjadi intruksi dari Kapolri yang diizinkan hanya zona kuning hijau termasuk juga berlaku bagi pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 H. Selama zona merah pariwisata ditutup. Untuk pariwisata yang berada di zona non merah dibuka dengan menyesuaikan kapasitas 50% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” tutupnya dalam website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.