Kesempatan Penyandang Disabilitas Mengejar CPNS DKI Jakarta

Pendidikan

Habis Gelap Terbitlah Terang, Perubahan Paradigma Atas Orang dengan Disabilitas

Orang dengang disabilitas merupakan bagian warga negara yang memiliki hak sama dengan warga negara lain. Hal ini dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa disabilitas merupakan sebuah konsep yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.

Meski melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjadi dasar pergeseran paradigma dari individu yang perlu diberi belas kasihan ke pengakuan atas hak disabilitas. Artinya, disabilitas bukan lagi soal fungsi tubuh atau kemampuan melainkan respon lingkungan, perilaku, serta kebijakan dan sistem yang menghambat partisipasi setara.

Dengan kata lain, disabilitas terjadi ketika fungsi fisik dan atau mental yang berkurang dan berinteraksi dengan perilaku, lingkungan, maupun kebijakan, dan sistem yang tidak mengakomodasi dan berpihak. Meski negara telah mengesahkan regulasi dua UU dan 11 peraturan pemerintah serta peraturan menteri untuk melindungi hak penyandang disabilitas dan menjami perlindungan bagi penyandang disabilitas di seluruh sektor penghidupan. Namun, faktanya pelanggaran hak orang dengan disabilitas masih terjadi.

Habis Gelap Terbitlah Terang, Perubahan Paradigma Atas Penyandang Disabilitas

Masalah ini tim redaksi Pingpoint.co.id temui ketika mengikuti Seminar Virtual Diseminasi Indikator Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rabu (29/4/2021). Acara yang diikuti oleh jaringan organisasi disabilitas dan diisi oleh pembicara kunci DR. Vivi Yulaswati, Staf Ahli Penanggulan Kemiskinan Kementrian PPN/ BAPPENAS dan Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kantor Staf Presiden.

Oleh karena pelanggaran hak orang dengan disabilitas masih terjadi, ternyata disebabkan beberapa hal seperti yang dijelaskan di bawah ini meliputi

  1. Cara pandang biomedik yang masih kuat karena menganggap orang dengan disabilitas adalah orang dengan kerusakan organ atau penderita sakit. Terkadang, surat keterangan sehat jasmani dan rohani menjadi alat legitimasi pihak tertentu melanggar hak disabilitas
  2. Pemahaman perangkat negara yang masih minim mengenai disabilitas dan ketidaktahuan cara mengakomodasi kebutuhan warga disabilitas yang beragam dalam ruang publik.

[Baca Juga: Pastikan Keadilan Sosial Bagi Orang dengan Disabilitas di Tempat Ibadah]

Tentu saja terjadinya pelanggaran hak-hak disabilitas akan semakin merentankan orang dengan disabilitas di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari orang dengan disabilitas anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

Agar menghindari kerentanan yang berlapis ini penting bagi kita memastikan negara memenuhi hak-hak disabilitas. Begitupulan masyarakat sipil harus memantau atas kinerja pemerintah dengan memantau pemenuhan hak orang dengan disabilitas, maka pemerintah bersama masyarakat sipil akan memiliki data akurat tentang kondisi pemenuhan hak orang dengan disabilitas. Kita dapat merumuskan tawaran kebijakan dan program yang lebih sesuai dan menjawab kebutuhan orang dengan disabilitas.

Untuk memastikan pemantauan pemenuhan hak- hak orang dengan disabiltas secara paripurna. Saat ini telah hadir buku panduan pemantauan pemenuhan hak-hak disabilitas. Buku ini diinisiasi sejak 2018 dan disusun oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas dengan dukungan berbagai pihak BAPPENAS, Kantor Staf Kepresidenan, AIPJ2, dan mitra pembangunan lainnya. Untuk mengawal proses tersebut juga telah berdiri Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabiltas/ FORMASI DISABILITAS.

Habis Gelap Terbitlah Terang, Perubahan Paradigma Atas Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak-hak disabilitas harus terus dilindungi, dipromosikan, dan dipantau. Bersama kita memantau pemenuhan hak-hak disabilitas menuju Indonesia Inklusif 2030. Demikian isi sebagian acara yang disampaikan oleh Mediabilitas Perdik.

Alih- alih perwakilan dari pemerintah, kami hanya merangkum penjelasan yang disampaikan oleh DR. Vivi Yulaswati, Staf Ahli Penanggulan Kemiskinan Kementrian PPN/ BAPPENAS yang mengatakan jika kita harus berbagi tugas agar pelaksanaan dari pemantauan, tidak hanya regulasi dan aturan pelaksanaannya saja, tetapi juga ke arah dampak bagi pemenuhan hak orang dengan disabilitas ini bisa diwujudkan.

Lalu DR. Vivi Yulaswati menyampaikan hal terkait perubahan paradigma atas penyandang disabilitas dari segi medis sebagai penyakit sekarang berbasis hak. Apa artinya? Dalam human right base ini sudah banyak peraturan- peraturan pendukung bukan hanya terkait dengan orang dengan disabilitas melainkan juga rencana aksi dari HAM.

[Baca Juga: ThisAble Enterprise Berdayakan Ekonomi Disabilitas Dengan Pelatihan]

Lantas, kata DR. Vivi Yulaswati lagi mengajak kita harus melakukan sesuatu? “Karena belum semua pemenuhan hak disabilitas terpenuhi karena kita berbicara tentang kebutuhan yang besar, keragaman yang banyak untuk menyusun strategi supaya terjadi kolaborasi dan juga complementarity dari semua hal yang kita lakukan, termasuk di dalamnya pemantauan ini”.

Dalam pemantauan kita perlu identifikasi siapa profil orang dengan disabilitas di Indonesia. Diawali dengan membereskan masalah NIK bagi orang dengan disabilitas. Jika masalah NIK telah beres, maka pembangunan inklusif disabilitas rumusannya tidak sulit karena hanya berbicara tentang aksesibiltas, partisipasi, dan anti diskriminatif meski perlu pengaturan yang sistematis. Bahkan dalam PP 70/ 2019 telah memuat Rencana Induk Penyandang Disabibilitas dengan tujuh sasaran strategis antara lain,

  1. Pastikan pendataan dan perencanaan inklusif
  2. Menciptakan lingkungan tanpa hambatan
  3. Perlindungan hak dan akses pada keadilan
  4. Pemberdayaan dan kemandirian
  5. Ekonomi inklusif
  6. Pendidikan dan Ketrampilan Inklusif
  7. Akses dan Pemeriksaan Layanan Kesehatan

Sebagai penutup, kami sampaikan tanggapan Ishak Salim sebagai Ketua Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PERDIK) yang turut menyusun dokumen ini, dalam keterangan tertulis yang kami terima, jika penyusunan disability rights indikator ini telah mengacu pada artikel dalam konvensi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya diturunkan kepada indikator pencapaian pemenuhannya, baik secara strukturm proses, maupun hasilnya dengan mengacu kepada Human Rights Indicators yang telah disusun oleh OHCHR dan sejumlah referensi penting lainnya.

“Indikator dan alat pemantauan ini mungkin belumlah ideal, karena perlu melewati proses uji coba dan penerapan untuk melihat efektifitasnya dalam memandu inisiatif pemantauan,” jelas Ishak, biasa disapa. Untuk itu, masih menurut Ishak, sangat diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam modifikasi indikator ini.


Read More

Artikel Lainnya

Mulai Hari Ini! Tangerang Great Sale Digelar Hingga 31 Desember 2022.jpg

Bisnis

Mulai Hari Ini! Tangerang Great Sale Digelar Hingga 31 Desember 2022

01 December 2022, 13:32

Menjelang momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pesta diskon serta pameran UMKM bertajuk Tangerang Great Sale siap digelar sampai 31 Desember 2022.

Permudah Belanja Kebutuhan Natal dan Tahun Baru di ruparupa.com.jpg

Bisnis

Permudah Belanja Kebutuhan Natal dan Tahun Baru di ruparupa.com

01 December 2022, 10:30

Bagi Anda yang saat ini sudah bersiap untuk berbelanja kebutuhan di rumah untuk sambut momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka ruparupa.com dapat jadi solusi mudahnya.

Sambut Momen Akhir Tahun, realme Gelar Promo Golden Carnival.jpg

Bisnis

realme Gelar Promo Golden Carnival di Momen Akhir Tahun 2022

30 November 2022, 14:25

Dalam rangka mendekatkan diri dengan realme Fans, realme akan menggelar promo serta event dengan tema Let It Gold dalam rangka menyambut momen akhir tahun 2022.

Bantu Permodalan Pembudidaya Ikan, Amartha Gandeng eFishery.jpg

Bisnis

Bantu Permodalan Pembudidaya Ikan, Amartha Gandeng eFishery

30 November 2022, 14:24

Dalam rangka mendukung UMKM di ranah budidaya ikan, Amartha bekerjasama dengan perusahaan eFishery untuk membantu memberikan akses peminjaman modal usaha.


Comments


Please Login to leave a comment.