Harapan Komnas Perempuan dalam Menekan Angka Kekerasan

Sudah lebih dari satu pekan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ikut dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam momen kampanye yang juga diperingati secara internasional ini, Komnas Perempuan turut menaruh harapannya untuk Pemerintah Indonesia dapat menangani secara serius perlindungan kaum hawa Nusantara dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Harapan Komnas Perempuan ini tidak terlepas dari bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) hingga kini masih belum ada kepastiannya terkait pengesahannya. Padahal undang-undang ini diharapkan mampu melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual, baik yang terjadi di ruang privat serta ruang publik, bahkan dalam dunia siber. Oleh karena itulah fokus Komnas Perempuan dalam momen Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah terkait hal ini.

“Komnas Perempuan berharap bahwa dengan RUU PKS ini akan semakin melindungi perempuan, jadi tidak ada lagi kasus seperti Baiq Nuril. Karena pelecehan seksual itu sudah dengan mudah dibuktikan. Jadi di dalam undang-undang itu mengatur, kemudian termasuk pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual itu juga masuk semua di dalam definisi kekerasan seksual,” tutur Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny kepada PingPoint.co.id di gedung Komnas Perempuan, Jln. Latuharhari no 4B, Menteng, Jakarta Pusat (2/12/2019).

[Baca Juga: Simak Agenda Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]

Menurut Adriana yang Komnas Perempuan inginkan dari RUU PKS sebenarnya hanyalah agar mengenai kekerasan seksual semua orang memahaminya dan memberikan efek jera untuk para pelakunya. Karena tidaklah mudah untuk korban melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwajib, apalagi bila kasus yang terjadi di dunia siber. Pasalnya, selain korban harus melawan stigma serta malu, ia juga terkadang merasa kesulitan untuk mengajukan buktinya. Dengan contoh kasus korban yang dimanfaatkan oleh seseorang setelah berkenalan melalui dunia maya.

[Baca Juga: Ini Alasan Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Digelar 16 Hari]

“Ketika lapor ke polisi pun, polisi mengatakan, ‘Bu, bu kok mau-maunya belum pernah ketemu, udah mau dipacarin!’ Terus polisi minta bukti, dia susah enggak ada buktinya pelecehan itu. Nah itu yang kemudian membuat perempuan ini tidak bisa mengakses keadilan, karena undang-undangnya kurang melindungi dia. Dia sendiri tidak yakin bahwa ketika saya lapor, orang percaya dengan cerita saya,” ucap Komisioner Komnas Perempuan itu.

Walau hingga kini RUU PKS masih belum disahkan, Komnas Perempuan masih terus menaruh harapannya kepada Pemerintah dan DPR RI. Adriana menambahkan yang pihaknya inginkan hanyalah melindungi anak-anak perempuan di Nusantara melalui RUU PKS dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual yang bisa terjadi kapan saja.