Hari Kartini dan Nasib Pekerja Perempuan Di Tengah Pandemi

Semangat memperjuangkan hak-hak perempuan pada Hari Kartini di tengah pandemi tentu tak boleh menyurut. Terlebih pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ini secara langsung berdampak pada kaum perempuan, tak terkecuali pekerja perempuan.

Tak dapat dipungkiri, pekerja perempuan menanggung beban peran ganda. Di masa pandemi ini, pekerja perempuan menanggung beban untuk menyelesaikan pekerjaan kantor sekaligus urusan domestik.

Apalagi kebijakan School from Home (SFH) menjadikan pekerja perempuan yang telah berkeluarga harus mendampingi anaknya selama belajar sembari work from home (WFH). Tak hanya itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kian membuat pekerja perempuan harus lebih ekstra dalam memenuhi kebutuhan, terutama bagi yang kehilangan pekerjaan.

Sayangnya, di tengah beban ganda perempuan ini, belum ada kebijakan negara yang mampu mengakomodir kebutuhan perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani.

Tias mengatakan, kebijakan negara yang saat ini dibuat untuk menangani pandemi COVID-19 masih bersifat maskulin. Artinya, baik dalam produk kebijakan maupun dalam proses perumusannya masih didominasi oleh laki-laki. Padahal kepekaan gender laki-laki masih minim.

“Kerentanan pekerja perempuan harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga kebijakan dalam pencegahan dan penanganan situasi COVID-19 ini juga benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan,” kata Tias, dalam acara Diskusi Publik Online Merayakan Hari Kartini: Dampak COVID-19 terhadap Pekerja Perempuan di 3 Sektor Industri yang digelar Trade Union Right Center (TURC) (21/4/2020).

[Baca Juga: Ancaman PHK Intai Pekerja Ibu Kota di Kala Pandemi]

Oleh karenanya, Tias mendorong agar pemerintah perlu memastikan akses kebijakan yang dibuat pemerintah bisa mengakomodir hak perempuan yang memang menjadi kelompok rentan. Hal ini mengingat pandemi COVID-19 ini berdampak pada beban ganda pekerja perempuan dan ketahanan pangan.

Untuk diketahui, tiap tahunnya laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan kian meningkat. Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Catatan Tahunan (Catahu) Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Dalam kurun waktu 12 tahun saja, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 800 persen atau meningkat delapan kali lipat. Dalam Catahu 2020 Komnas Perempuan juga masih mendapatkan kondisi pekerja perempuan yang mengalami diskriminasi pelanggaran hak mereka, utamanya yang menyangkut hak reproduksi, seperti cuti haid dan melahirkan.