Ini 6 Program Bansos Tambahan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19

Terhitung sejak 31 Maret 2020, pemerintah telah resmi memutuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengatasi pandemi COVID-19. Selama masa PSBB tersebut, pemerintah membuat program bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya mereka yang tergolong tidak mampu.

Setidaknya ada empat program bantuan sosial yang telah dibuat pemerintah. Keenam bantuan tersebut yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan Pembebasan tarif listrik 450 V.

Kini, pemerintah kembali menambahkan program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dilansir dari setkab.go.id (9/4/2020), setidaknya ada enam program bantuan tambahan yang dibuat pemerintah.

[Baca Juga: Pemerintah Tetapkan PSBB, Ini Bansos Bagi Warga Terdampak Covid-19]

1) Bantuan Sembako untuk Warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Selain warga DKI Jakarta, pemerintah memberikan juga bantuan sosial kepada warga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bantuan ini ditargetkan kepada kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu Warga akan menerima Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran yang disediakan oleh pemerintah yakni Rp1 triliun.

2) Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako untuk Warga DKI Jakarta

Pemerintah pusat membuat Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako untuk masyarakat DKI Jakarta. “Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun,” kata presiden Joko Widodo.

3) Bantuan Sosial Tunai Warga Non Jabodetabek

Sementara bagi warga non Jabodetabek, pemerintah memberi Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako. Masing-masing akan menerima Rp600.000 per bulan dalam waktu 3 bulan.

“Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun,” kata Presiden.

4) Dana Desa untuk Bansos di Desa

Lalu, pemerintah juga mengalokasikan sebagian anggaran Dana Desa untuk bantuan sosial di desa. Kurang lebih akan ada 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.

5) Program Padat Karya Tunai

Pemerintah juga akan memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp16,9 triliun. Sejumlah kementerian yang akan terlibat yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan.

“Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun,” ujarnya.

6) Program Keselamatan

Seperti Program Kartu Pekerja, Polri akan melaksanakan Program Keselamatan. Program ini merupakan kombinasi bantuan sosial dan pelatihan.

“Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar,” ujarnya.

[Baca Juga: Begini Skenario Pelaksanaan Listrik Gratis dari Pemerintah]

Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus menyisir kembali anggaran yang tersedia agar dialokasikan untuk bantuan sosial dan memperluas ruang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengajak agar para pengusaha tetap mempertahankan para pekerjanya.

“Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya,” katanya.