Ini Alasan 92 Akademisi Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Bisnis

Ini Alasan 92 Akademisi Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda, bukan berkonsentrasi dalam penanganan penyebaran virus, pemerintah malah melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Untuk diketahui, sejak awal kemunculannya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

Selain aliansi masyarakat sipil yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, kini penolakan datang dari kelompok akademisi. Sebanyak 92 akademisi menyatakan penolakan RUU Omnibus Law dalam petisi online.

Sebanyak 3 profesor dengan 2 diantaranya guru besar turut tergabung dalam petisi yang berlangsung sejak Maret hingga April 2020. Setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para akademisi ini menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

[Baca Juga: Menelisik Penyebab Polemik RUU Omnibus Law Cipta Kerja]

1) Tidak Transparan dan Minim Partisipasi Publik

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Profesor Susi Dwi Harijanti mengatakan, proses pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja telah melanggar asas keterbukaan. Hal itu dikarenakan dalam prosesnya tidak transparan dan minim partisipasi publik. Padahal, asas keterbukaan ini telah tercantum dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

“Selama proses perancangan, Pemerintah tidak pernah secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat, bahkan terkesan sembunyi-sembunyi dan publik baru dapat mengaksesnya setelah RUU tersebut selesai dirancang pemerintah dan diserahkan kepada DPR,” jelas Susi, dalam siaran pers yang diterima PingPoint.co.id (22/4/2020).

2) Mengancam Kesejahteraan Rakyat

Senada dengan Prof. Susi, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Andalas Profesor Yonariza mengatakan, substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengancam kesejahteraan rakyat. Selain itu, RUU tersebut juga tak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Substansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja terlalu berkarakter kapitalisme - neoliberal yang hanya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi namun mengorbankan kesejahteraan rakyat serta tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan. Karakter tersebut tentu tidak sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945”, terangnya.

Ini Alasan 92 Akademisi Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

3) Merugikan Hak Pekerja Perempuan

Keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini juga dapat merugikan hak-hak pekerja. Doktor Devi Rahayu menjelaskan, sistem pengupahan dalam RUU ini merugikan pekerja karena upah dihitung berdasarkan jam kerja sehingga mereka bisa jadi mendapat upah di bawah UMP.

Mekanisme pengupahan yang seperti itu secara otomatis menghapus hak-hak pekerja perempuan seperti hak cuti hamil dan melahirkan. “Pekerja perempuan yang hendak menggunakan hak tersebut akan dianggap tidak bekerja sehingga tidak berhak mendapatkan upah. Padahal hak-hak tersebut merupakan hak dasar pekerja perempuan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.” paparnya.

4) Rentan PHK

Lebih lanjut Devi menjelaskan, RUU Cipta Kerja juga memberi keleluasaan bagi seluruh jenis kerja untuk dialihdayakan. Sebab, tidak ada lagi pembeda antara bisnis utama dan kegiatan penunjang. “Pekerja akan semakin gampang di-PHK karena pengusaha tidak lagi wajib memberi Surat Peringatan 1, 2 dan 3,” katanya.

[Baca Juga: Ini Alasan Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja]

5) Mengancam Lingkungan Hidup

Tak hanya mengancam hak pekerja, ahli hukum lingkungan sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Dr. Andri Wibisana mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengancam lingkungan hidup. Potensi itu dapat terjadi karena dihapuskannya izin administratif dan sanksi pidana pada aspek lingkungan hidup. Dalam Pasal 23 pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga membatasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup

“Pasal 23 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja memuat kesalahan elementer terkait sanksi administratif dan pidana. Alhasil, RUU ini bukan hanya mempermudah kegiatan usaha dengan menghilangkan persyaratan administratif terkait lingkungan, tetapi juga bahkan mempersulit adanya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup,” jelasnya.

[Baca Juga: Amnesty International: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Langgar HAM]

RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini pun juga mengancam masyarakat yang tinggal di wilayah tambang. Terutama perempuan dan masyarakat adat.

“Omnibus Law RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi usaha pertambangan. Hal ini jelas menjadi ancaman baru bagi masyarakat di wilayah tambang, khususnya perempuan dan masyarakat adat yang selama ini menjadi korban serta menerima dampak buruk terbesar dari beroperasinya kegiatan usaha pertambangan” kata Dr. Haris Retno Susmiyati.


Read More

Artikel Lainnya

Rayakan HUT ke-432, Warga Kota Medan Disajikan Hiburan Hingga Pemecahan Rekor Muri.jpg

Berita Kawasan

Rayakan HUT ke-432, Warga Kota Medan Disajikan Hiburan Hingga Pemecahan Rekor Muri

04 July 2022, 15:35

Pada pekan kemarin warga Kota Medan melihat langsung berbagai rangkaian perayaan HUT ke-432 Kota Melayu Deli yang berisi hiburan, termasuk menyaksikan langsung wali kotanya manggung!

Wow! Westlife Siapkan Konser Tambahan di Surabaya dan Sentul pada September 202 2.jpg

Hobi dan Hiburan

Wow! Westlife Siapkan Konser Tambahan di Surabaya dan Sentul pada September 2022

04 July 2022, 13:33

Setelah pengumuman tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour di 11 Februari 2023 ludes terjual, ternyata boyband asal Irlandia itu akan menggelar konser tambahan lebih cepat di Indonesia pada tahun ini!

asuransi_anak_1.jpg

Kesehatan

Begini Langkah Memilih Asuransi Kesehatan Terbaik Untuk Anak

04 July 2022, 13:00

Para orang tua tentu akan merasa lebih tenang jika buah hati kesayangannya telah memiliki proteksi kesehatan sejak dini.

Dear Orangtua, Pendaftaran PPDB SD Kota Depok 2022 Mulai Hari Ini.jpg

Pendidikan

Dear Orangtua, Pendaftaran PPDB SD Kota Depok 2022 Mulai Hari Ini

04 July 2022, 10:32

Bagi Anda yang memiliki buah hati yang memasuki usia sekolah SD maka persiapkan segala dokumen yang dibutuhkan mulai hari ini untuk pendaftaran PPDB.


Comments


Please Login to leave a comment.

  • Rine 2 years, 2 months lalu
    rine

    Game dengan kemenangan tiada batas, Game dengan penghasilan terbesar, Game dengan sensasi yang luar biasa, Kekayaan menanti anda..... Daftarkan diri anda dan bergabunglah, Hanya di dupa88 <a href="https://dupa88.co/" rel="nofollow noopener" title="dupa88.net">Click Disini</a>

  • Emma 2 years, 2 months lalu
    emma

    bola165,co adalah situs Agen Resmi Judi Online Terpercaya dan Terlengkap saat ini di Indonesia Cukup hanya dengan satu user id saja sudah bisa bermain di semua game populer di antaranya : - Sportbook - Live Casino - Slot - IDN Live - Poker - Racing - Keno langsung saja di <a href="https://bola165.org/" title="Agen Judi Bola" rel="nofollow">Bola165</a> :)