Ini Cara Pemkot Bandung Awasi Keluarga Penerima Bantuan PKH & BSN

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Sembako Nasional (BSN) diharapkan dapat meringankan warga yang terdampak serta yang kurang mampu.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana Yana mengatakan, saat ini banyak sekali warga terdampak. Ia pun ingin beragam bantuan yang datang bisa disalurkan secara merata kepada yang benar-benar membutuhkan.

[Baca Juga: Batasi Pengunjung, Harga Tiket Tempat Wisata di Bandung Barat Naik 30%]

Agar bansos dapat tepat sasaran, Pemkot Bandung akan memasang tanda berupa stiker yang nantinya ditempel di rumah penerima bantuan. Dengan begitu, maka masyarakat lain juga dapat ikut terlibat memantau kelayakan dan juga kondisi si penerima bantuan.

“Mudah-mudahan dengan verifikasi dan validasi ini, warga saling mengawasi. Sehingga jika dia (penerima) sudah lebih mampu atau naik kelas, bisa memberikannya kepada yang lebih berhak,” ujar Yana.

Penandaan penerima bantuan PKH dan BSN ini kata Yana, akan dilakukan pihaknya secara masif di 30 kecamatan di Kota Bandung. Harapannya, dapat menyadarkan oknum-oknum nakal yang sebenarnya mampu, namun tetap menerima bantuan. Sementara itu bagi warga yang berhak menerima bantuan namun tidak terdata, bisa langsung segera lapor ke perangkat desa terkait seperti RT, RW dan kelurahan.

“Kalau transparan, orang bisa lihat kenapa sekarang menerima atau tidak. Padahal sebenarnya dia terkena dampak misalkan, makanya cepet-cepet lapor RT, RW, kelurahan,” terangnya.

[Baca Juga: Daop 2 Bandung Kembali Operasikan Kereta Api Jarak Jauh]

Adapun PKH dan BSN merupakan program pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu masyarakat kurang mampu yang berdomisili di luar Jabodetabek. Mereka yang berhak menerima adalah warga miskin, lansia atau disabilitas serta masyarakat yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi COVID-19. Lewat bantuan tersebut, masyarakat berhak mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu rupiah per bulannya dari pemerintah.