Ini Regulasi Bagi Warga Bandung yang Ingin Nikah Saat PSBB

Bagi yang telah merencanakan pernikahan dari jauh-jauh hari namun urung terlaksana karena pandemi COVID-19 kini bisa bernapas lega. Pasalnya saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini memperbolehkan warganya untuk melangsungkan pernikahan di tengah pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pelu diketahui, Pemkot Bandung kini resmi menetapkan kebijakan PSBB dengan skema proporsional. Meski tidak seketat peraturan PSBB pada umumnya, namun tetap saja ada regulasi yang harus dipatuhi masyarakat selama pemberlakuan PSBB proposional. Seperti halnya terkait dengan menggelar acara pernikahan.

[Baca Juga: Kota Bandung Terus Berkomitmen Tingkatkan Layanan Bagi Lansia]

Dalam aturan PSBB proporsional yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 tahun 2020, perubahan ketiga atas Perwal nomor 21 dan 29 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bandung, kegiatan pernikahan diperbolehkan untuk dilaksanakan asalkan hanya berupa akad nikah dan tanpa resepsi.

Dalam Pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Hanya keluarga inti saja yang diperbolehkan hadir dalam pernikahan tersebut dengan jumlah maksimal 10 orang.

Selain itu, para keluarga yang hadir juga harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti penggunaan masker, serta melakukan physical distancing dengan rentang 2 meter. Bahkan akad nikah pun harus dilaksanakan seefisien mungkin. Sementara untuk resepsi pernikahan yang mengundang keramaian, Pemkot Bandung pun belum bisa memberikan izin dan mengimbau untuk menunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

[Baca Juga: Mal di Kota Bandung Siap Kembali Dibuka. Apa Syaratnya?]

Selain pernikahan, dalam perwal yang ditandatangani wali kota Bandung Oded M. Danial pada 30 Mei lalu juga memperbolehkan acara sosial budaya lainnya seperti khitanan. Namun, sama seperti gelaran pernikahan, khitanan hanya boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tanpa resepsi syukuran.

Acara syukuran juga tidak boleh mengundang keramaian. Melainkan hanya dihadiri oleh keluarga inti dengan menerapkan protokol kesehatan.