Vaksin COVID-19 Johnson Johnson Hanya Perlu Sekali Suntik

Kesehatan

Inilah Teknis Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tanpa NIK

Jika selama ini pendafataran vaksinasi harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), lalu bagaimana dengan anggota masyarakat yang belum NIK? Ditambah lagi jika anggota masyarakat yang belum memiliki NIK masuk dalam kelompok masyarakat rentan seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB), dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.

Menghadapi masalah di atas, maka pada awal bulan Agustus ini Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah memutuskan warga yang belum memiliki NIK tetap mendapat vaksin. Tim redaksi PingPoint.co.id melakukan penelusuran pada Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/ III/ 15242/ 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan pada Kamis, 5 Agustus 2021.

Dalam teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dibutuhkan pendataan sasaran yang akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang memuat nama dan alamat (by name and by address) serta nomor induk kependudukan. Namun dalam implementasi pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan, terdapat kendala administratif terkait pemenuhan data kependudukan.

Untuk itu diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk memudahkan akses kelompok masyarakat tersebut pada pelaksanaan vaksinasi di masing- masing daerah, sehingga tujuan pembentukan kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity dapat tercapai.

37 Puskesmas Kota Semarang Sudah Bisa Melakukan Vaksinasi

Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. “Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerahm masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg Widyawati, MKM

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Kepala Dinas kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota beberapa hal untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 pada kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK sebagai berikut

  1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Instansi, Perangkat Daerah Provinsi, dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB), dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK
  2. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota memastikan agar instansi perangkat daerah terkait, diantaranya Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementrian Agama, Unit Pelaksana Teknis Kementrian/ Lembaga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi COVID-19 yang belum memiliki NIK
  3. Pelayananan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-s ama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi
  4. Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 untuk pelaksaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK dapat mengoptimalkan ketersediaan di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Apabila kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 masih belum mencukupi, maka Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 kepada Kementrian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro menyampaikan hal berikut ini. “ Bahwa pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama- sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga masyarakat dapat terlayani kebutuhan vaksinasinya dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi,” kata Reisa.

Apalagi, tujuan organisasi kesehatan dunia (WHO) yakni setiap negara menyuntikkan vaksin COVID-19 setidaknya kepada 70 persen masyarakat pada pertengahan tahun depan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia bahkan berambisi dapat memenuhi target ini sebelum pertengahan tahun 2022 mendatang. “Jadi yang terpenting adalah memastikan semua saudara- saudari sebangsa kita mendapatkan vaksin COVID-19,” ujar Reisa.


Read More

Artikel Lainnya

tamplate foto pingpoint.jpg

Bisnis

Titipku, Aplikasi Pesan Antar Kebutuhan Sehari-hari dari Pasar

22 September 2021, 09:05

Kini, jasa pesan antar juga banyak sudah tersedia untuk berbagai jenis kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan sehati-hari yang biasa Pointers dapatkan di pasar tradisional.

Jembatan Cisadane 3.jpg

Hobi dan Hiburan

Cisadane Walk, Ikon Menarik Kota Tangerang yang Wajib Dikunjungi

22 September 2021, 08:05

Meniru kota-kota di Eropa, Cisadane Walk kini dikenal sebagai land mark ikon kota yang ramai dikunjungi masyarakat menghabiskan waktu untuk bersantai, berkumpul, berburu spot foto, sampai kuliner.

cov.jpg

Hobi dan Hiburan

Virtuso Music Studio, Solusi Sewa Studio Musik dan Rekaman di Malang

22 September 2021, 07:07

Untuk bagian dalam studio, terdapat satu ruang rekaman yang digunakan oleh operator dan juga ruang latihan atau studio yang digunakan oleh para pemain band.

Ngabuburit di Alun-Alun Kota Bandung

Berita Kawasan

Hari Jadi Kota Bandung, Sukseskan Tagline #BandungHarmoniTuntaskanPandemi

21 September 2021, 06:01

Pada Sabtu, 25 September mendatang, Kota Bandung akan memperingati hari jadinya yang berusia 211 tahun. Tagline yang diusung tahun ini yaitu "Bandung Harmoni Tuntaskan Pandemi”.


Comments


Please Login to leave a comment.