Kasus COVID-19  BPJS Kesehatan Naik Beriringan, Pemerintah Dikecam

Bisnis

Kasus COVID-19 & BPJS Kesehatan Naik Beriringan, Pemerintah Dikecam

Kabar baik dari perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Berdasarkan data terbaru yang dilaporkan pemerintah melalui situs covid19.go.id pada Selasa (12/5/2020) kemarin, menunjukan adanya penambahan 182 pasien yang dinyatakan terbebas dari virus SARS-CoV-2.

Meski jumlah kasus positif juga ikut naik sebanyak 484 kasus dan 16 orang pasien meninggal dunia. Kini total keseluruhan sebanyak 14.479 warga Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19, dengan rincian, 3.063 orang berstatus penyintas dan 1.007 orang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Selain perkembangan pandemi, ada hal lain juga lho yang ikut mengalami kenaikan. Ialah iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Hoaks bukan ya?

Dijamin bukan hoaks! Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, telah terbit dan terbubuhi tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Kasus COVID-19  BPJS Kesehatan Naik Beriringan, Pemerintah Dikecam

Dengan demikian, mulai Juli mendatang secara resmi iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II naik nyaris dua kali lipat, sedangkan bagi kelas III menyusul di tahun 2021. Keputusan ini dirasa sebagian masyarakat bak petir di siang bolong. Kebijakan ini diambil di saat Indonesia tengah dalam masa krisis pandemi.

Pemerintah pun berdalih, kenaikan itu disebut sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan itu sendiri. Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto melalui konferensi pers virtual, Rabu (13/5/2020).

[Baca Juga: Kabar Gembira, Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik!]

Politisi Golkar ini menegaskan bahwa memang iuran untuk kelas I dan II tidak didanai pemerintah, selain itu juga, memang adanya golongan ini untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan. “Ada iuran yang disubsidi pemerintah nah ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan dari pada operasi BPJS Kesehatan," terangnya.

Besaran Kenaikan Iuran

PingPoint.co.id mengutip dokumen Perpres Nomor 64 Tahun 2020 di situs resmi Sekretariat Negara. Dalam pasal 34 pada Perpres menyebutkan bahwa besaran iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Iuran kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta PB atau pihak lain atas nama peserta.

Kasus COVID-19  BPJS Kesehatan Naik Beriringan, Pemerintah Dikecam

Sementara itu, iuran kelas III baru naik pada 2021 mendatang. Untuk 2020, iuran kelas III ditetapkan Rp25.500 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan PB atau pihak lain atas nama peserta. Baru pada 2021, tarifnya naik menjadi Rp35.000 per orang per bulan.

Selaras itu juga turut diatur besaran iuran untuk periode Januari-Maret 2020. Rinciannya, kelas I Rp160.000 per orang/bulan, kelas II Rp110.000 per orang/bulan, dan kelas III Rp42.000 per orang/bulan. Sementara iuran untuk April-Juni 2020 perinciannya kelas I Rp80.000 per orang/bulan, kelas II Rp51.000 per orang/bulan, dan kelas III Rp25.500 per orang/bulan.

[Baca Juga: Imbas Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Berkomitmen Perbaiki Layanan]

Dengan demikian, pada periode April-Juni tersebut, tarif iuran tetap mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan pada ayat 9 dalam pasal yang sama, menyatakan menyatakan bahwa dalam hal iuran yang telah dibayarkan oleh peserta PBPU dan peserta BP melebihi ketentuan, pihak BPJS Kesehatan akan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Terselip Dukungan di Antara Kecaman

Pembayar iuran BPJS Kelas I dan II diasumsikan sebagian kalangan sebagai masyarakat kalangan menengah. Sejurus itu, pandangan yang menilai pemerintah keliru jika menganggap kebijakan menaikkan iuran mulai Juli 2020, masih bisa ditanggung oleh masyarakat dari kalangan ini. Justru masyarakat kalangan menengah juga terkena imbas dari merebaknya virus SARS-CoV-2 dan mengalami tekanan. Hal ini diutarakan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.

Menurutnya, kebijakan ini makin membuat tekanan semakin dalam bagi masyarakat kalangan menengah. Pemerintah pun disebutnya paradoks dalam bersikap “Harusnya penundaan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak hanya berlaku untuk kelas III, tapi juga untuk semua golongan kelas, menurut saya seperti itu. Ini kan kelompok menengah juga tekanannya berat di masa COVID-19 ini. Kebijakan jadi tidak jelas arahnya, mau membantu atau apa," protesnya, dilansir detik.com.

Kasus COVID-19  BPJS Kesehatan Naik Beriringan, Pemerintah Dikecam

Lebih lantang, Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai langkah Presiden Jokowi sebagai upaya pemerintah melawan putusan Mahkamah Agung (MA) yang tiga bulan sebelumnya telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi,” tudingnya, dilansir republika.co.id.

Spesifik legislator Fraksi PAN ini melihat pemerintah masih menyelipkan pencitraan dengan menunda kenaikkan iuran untuk kelas III hingga tahun 2021. “Uniknya lagi, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah," cibir Saleh.

[Baca Juga: Pelayanan BPJS Kesehatan Cikarang Tetap Berjalan di Tengah Pandemi]

Sementara, pakar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengategorikan langkah Jokowi sebagai bentuk tindakan pengabaian terhadap hokum atau disebut juga disobedience of law. "Tidak boleh lagi ada peraturan yang bertentangan dengan putusan MA. Sebab itu sama saja dengan menentang putusan peradilan," kata Feri seperti diberitakan kompas.com.

Berbeda, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni malah menyuarakan dukungan. Dengan tegas dia menyatakan setuju dengan langkah ini. Alasannya, BPJS kesehatan kan memang selama ini mengalami masalah keuangan. Maka dari itu dia menyebut keputusan ini wajar diambil agar keberlangsungan jaminan kesehatan masyarakat tetap jalan di tahun-tahun yang akan datang. “Mungkin salah satu penyebabnya karena iurannya kekecilan. Jadi keputusan ini saya rasa wajar demi tetap berlangsungnya jaminan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.


Read More

Artikel Lainnya

Selama 2022 Ada Puluhan Suspek Campak, Dinkes Kota Yogyakarta Dorong Imunisasi Anak.jpg

Kesehatan

Selama 2022 Ada Puluhan Suspek Campak, Dinkes Kota Yogyakarta Dorong Imunisasi Anak

27 January 2023, 10:55

Dinkes Kota Yogyakarta meminta agar orangtua melindungi buah hatinya dari ancaman penyakit campak dengan segera datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi.

East Ventures Pimpin Pendanaan Awal untuk Startup Manufaktur In i.jpg

Bisnis

East Ventures Pimpin Pendanaan Awal untuk Startup Manufaktur Ini

26 January 2023, 15:30

Baru-baru ini perusahaan startup manufaktur Imajin disebut berhasil meraih suntikan pendanaan awal yang dipimpin East Ventures.

Ukur Kemampuan Bahasa Indonesia Mahasiswa, Dosen Unpad Hadirkan Tes Khusus.jpg

Pendidikan

Ukur Kemampuan Bahasa Indonesia Mahasiswa, Dosen Unpad Hadirkan Tes Khusus

26 January 2023, 13:28

Tim dosen Unpad berhasil membuat inovasi tes khusus yang dapat menunjukan bagaimana kompetensi mahasiswa dalam berbahasa Indonesia.

Kota Tangerang Sukses Turunkan Jumlah Kasus Stunting di Tahun 2022.jpg

Kesehatan

Kota Tangerang Sukses Turunkan Jumlah Kasus Stunting di Tahun 2022

26 January 2023, 11:25

Pemkot Tangerang baru-baru ini mengungkap data yang menunjukan bahwa pihaknya telah berhasil secara perlahan menurunkan jumlah kasus stunting di wilayahnya.


Comments


Please Login to leave a comment.