Kebijakan Pembebasan PBB-P2 Diapresiasi Wapres RI ke-6

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pembebasan biaya PBB-P2 tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2019 yang isinya berlaku bagi guru, veteran, perintis kemerdekaan, dan penerima gelar pahlawan nasional.

Selain itu, bagi penerima tanda kehormatan, mantan presiden dan wakil presiden, serta gubernur dan wakil gubernur juga berhak mendapat kebijakan pembebasan pembayaran PBB-P2 di wilayah DKI Jakarta.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia ke-6 Try Sutrisno baru saja menerima penyerahan dari kebijakan tersebut. Pada 19 Juni 2019, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyerahkan langsung Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Try Sutrisno di Wisma Menteri Pertahanan, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

[Baca Juga: Juara MTQ Internasional dari Indonesia Bertemu Presiden]

Faisal mengatakan, pembebasan PBB-P2 bagi para veteran dan pejuang kemerdekaan RI merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, jasa Try Sutrisno, para veteran, pejuang, dan yang lainnya tak ternilai.

Try Sutrisno yang menerima kebijakan tersebut mengatakan, kebijakan saat ini sangat patut diapresiasi. Karena, bukan hanya memberikan potongan tetapi benar-benar membebaskan pembayaran PBB-P2. Sehingga, dia mengucapkan terima kasih saat menerima penyerahan SPPT dari BPRD DKI Jakarta. "Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi," tuturnya.

Dia juga mengutarakan rasa syukur dan terima kasihnya karena kebijakan Pemprov DKI mengenai pembebasan biaya PBB-P2 tidak hanya ditujukan kepadanya, melainkan kepada veteran lain. Menurutnya, pembebasan PBB-P2 bagi para veteran merupakan wujud penghargaan pemerintah, khususnya Provinsi DKI Jakarta kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia.

[Baca Juga: Pergub Baru DKI Jakarta Mengenai Pembebasan PBB]

"Ini saya terima kasih dan mengucap syukur Alhamdulillah karena kebijakan ini ditunjukan bukan hanya kepada saya pribadi, tapi kepada veteran. Veteran ini adalah pejuang, negara ini merdeka bukan pemberian dari penjajah, tapi kita rebut," tandasnya.

Try yang juga pernah menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menerangkan, kebijakan pembebasan PBB-P2 yang berlaku tidak hanya atas nama veteran dan pejuang, tetapi tiga derajat atau keturunan ketiga juga sangat patut diacungi jempol. Dia berharap, pemberian kebijakan ini tidak sia-sia.

"Ini luar biasa, anak, cucu, cicit bebas bayar PBB-P2. Semoga ini tidak sia-sia, memberikan suatu tanda atau sinyal penghargaan kita sebagai suatu bangsa pejuang," ungkapnya.