Kemenkes : JKN Belum Cukup Wujudkan UHS

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada 11-13 Februari 2019 di Tangerang, Banten. Hasil dari Rakerkesnas itu adalah munculnya target Kemenkes yakni meningkatkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHS).

Untuk menuju cakupan kesehatan semesta, dibutuhkan tenaga kolaborasi pusat dan daerah dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nila Moeloek mengatakan, cakupan ini bukan hanya pencapaian jumlah orang yang dicakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melainkan suatu rangkaian upaya yang holistik, strategis, dan integral dari semua upaya pembangunan kesehatan pada seluruh tahapan siklus kehidupan manusia.

[Baca Juga: Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Jakarta Utara]

“UHC bertumpu pada upaya promotif, preventif termasuk pengendalian penyakit serta pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengarusutamakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas,” ujar Nila Moeloek seperti dikutip depkes.go.id (12/2/2019).

Dalam sidang Executive Board 144 Tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General Program of Work untuk mencapai target kesehatan pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia.

Target tersebut mencakup 1.000.000.000 orang mendapatkan manfaat UHC, 1.000.000.000 orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan, dan 1.000.000.000 orang menikmati hidup yang lebih baik serta sehat.

Akses Layanan Kesehatan Komprehensif

Pemerintah bersama masyarakat berkomitmen untuk mecapai cakupan kesehatan semesta agar semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehenif dan bermutu tanpa hambatan finansial.

Saat ini ada salah pengertian yang seakan-akan cakupan kesehatan semesta sama dengan cakupan kepersetaan semesta dan bila seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN maka cakupan kesehatan semesta dianggap tercapai.

Padahal, cakupan kesehatan semesta telah tercapai kalau masyarakat telah menjadi peserta JKN dan seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi dan paliatif tanpa terkendala masalah biaya.

“Cakupan kesehatan juga sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang menargetkan bahwa pada tahun 2030 tidak satupun orang yang tidak menikmati hasil pembangunan berkelanjutan,” kata Menkes.

[Baca Juga: Rujukan BPJS Daring Permudah Layanan di Fasilitas Kesehatan]

Sebanyak 1.948 orang yang terdiri dari peserta Kemenkes, Unit Palyanan Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes, peserta Daerah (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia), Lintas Sektor/Lintas Program, swasta, serta organisasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan ikut dalam Rakerkesnas ini.

Pada Rakerkesnas 2019 ada delapan side event dalam delapan kelompok untuk membahas isu kesehatan dengan melibatkan peran aktif peserta pertemuan dengan tema antara lain Angka Kematian Ibu/AKI Angka Kematian Neonatal/AKN, Penyakit Tidak Menular (PTM), Stunting, Imunisasi, Tuberkulosis (TB), digital health/e-health, kesiapan menghadapi bencana (pra dan paska), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan obat, Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/FKRTL) dan community engagement.