Kenapa PSBB Malang Raya Belum Dilaksanakan?

Pemkab Malang masih merancang usulan PSBB dengan DPRD Kabupaten Malang. Pembahasan rancangan usulan tersebut sudah dimulai sejak 28 April 2020. Sedangkan Pemkot Malang sudah mengirim usulan PSBB ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Menurut Bupati Malang HM Sanusi, saat ini pembahasan PSBB Kabupaten Malang sedang dalam percepatan dan penajaman.

Melansir laman malang-post.com (07/05/2020), Sanusi menjelaskan, pembahasan dengan DPRD Kabupaten Malang wajib dilakukan. Pasalnya, kuasa pengguna anggaran ada di Pemkab Malang, sementara pengawasan oleh dewan. Sehingga rancangan pengajuan PSBB harus tetap dalam koridor persetujuan lembaga wakil rakyat.

[Baca Juga: Sekolah di Malang Tetap Lakukan Kegiatan Ramadan Secara Daring]

Sanusi berjanji segera mengumumkan pengiriman rancangan usulan PSBB setelah selesai pembahasan. “Kalau sudah clear dan siap, akan kami kabarkan. Makanya, kami bahas dengan dewan juga agar ada tanggung jawab bersama. Selambat-lambatnya minggu depan mungkin, kami ajukan setelah semuanya selesai,” ujarnya.

Sanusi menambahkan, rancangan PSBB yang dilakukan Kabupaten Malang menjadi lebih lama dibandingkan Pemkot Batu atau Pemkot Malang. “Penduduk kita 3 juta, jumlah kecamatan 33, desa 390. Draf Kabupaten Malang harus konkret,” tambahnya.

Anggota DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengungkapkan, dalam pembahasan tersebut, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi Kabupaten Malang untuk menyusun draf PSBB.
“Sampai hari ini draf belum diajukan ke Menteri Kesehatan melalui gubernur. Banyak hal yang harus disiapkan. Data-data Kabupaten Malang, alasan pengajuan PSBB, hingga kemampuan anggaran daerah dalam dukung PSBB harus dicantumkan,” urai Darmadi.

Dia mengatakan daya dukung anggaran Kabupaten Malang untuk menjalankan PSBB cukup. Tapi, data dan persyaratan lainnya juga harus dipenuhi oleh Pemkab Malang karena luasan wilayah yang masif ketimbang Pemkot Malang dan Pemkot Batu.

[Baca Juga: Mulai 11 Mei 2020, RSUB Malang Siap Layani Tes Swab]

Sementara itu, Pemkot Batu menunggu sinkronisasi dengan Pemkab Malang terkait pelaksanaan PSBB dan draft pengajuan PSBB ke Pemprov Jatim. "Kota Batu masih menunggu sinkronisasi dengan Kabupaten Malang. Karena wilayah Kota Batu berada di tengah-tengah Kabupaten Malang. Sehingga tidak mungkin mengajukan usulan yang berbeda," jelas Jubir COVID-19 Kota Batu M. Chori.

Ia menerangkan, sinkronisasi penting dilakukan. Tujuannya agar PSBB dapat terlaksana secara maksimal dan benar-benar bisa mencegah penularan COVID-19 di Malang Raya.
"Kami masih melakukan sinkronisasi dengan Kabupaten Malang. Setelah selesai, akan secepatnya mengirim usulan ke Pemprov Jatim," imbuhnya.