Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pelonggaran PSBB

Isu mengenai rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai pro-kontra. Penolakan pun datang dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Dalam siaran pers yang diterima Ping Point (19/5/2020), sejumlah lembaga masyarakat sipil dari berbagai bidang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menolak rencana pelonggaran PSBB oleh pemerintah. Keputusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada data dan mempertimbangkan kesehatan masyarakat sehingga lebih mengutamakan kepentingan politis.

“Dalam kacamata hukum perbuatan semacam ini adalah bukti adanya pelanggaran HAM by commission dan karenanya akibat yang menyertai kebijakan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, termasuk kematian warga sebagai akibat pelonggaran kekarantinaan kesehatan ini,” demikian bunyi pernyataan siaran persnya.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai bahwa rencana pelonggaran PSBB adalah bentuk sesat pikir karena melakukan komparasi dengan kebijakan di negara lain yang sudah mencabut status karantina wilayah, namun tidak dengan menggunakan indikator yang sama. Sebab, negara-negara yang sudah mencabut status karantina wilayah mengacu pada kurva epidemiologi COVID-19 yaitu telah mengalami penurunan penularan per hari selama 14 hari.

[Baca Juga: Masih Banyak Pelanggar Terciduk di H-4 Berakhirnya PSBB Jakarta]

“Kurva ini akan valid apabila ada tes massal yang akurat sesuai proporsi jumlah penduduk. Indonesia belum melakukan tes massal yang proporsional, tracing yang agresif seperti negara-negara yang dirujuk tersebut,” tulisnya.

Dibandingkan dengan ASEAN, angka tes COVID-19 di Indonesia masih di bawah rata-rata. Tingkat tes di Indonesia adalah 628 per 1 juta penduduk, sedangkan Singapura 30.000 per satu juta penduduk dan Malaysia yang mencapai 7500 per 1 juta penduduk.

“Patut diperhatikan juga bahwa PSBB di berbagai daerah sangat bervariasi kedisiplinan tingkat pelaksanaan serta ada perbedaan waktu pelaksanaan seperti DKI Jakarta yang sudah mulai lebih dulu sementara Jawa Barat dan Gorontalo mulainya belakangan,” tulisnya.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menolak pelonggaran PSBB. Mereka juga mendesak pemerintah untuk melakukan tes masif dan tracing yang agresif. Serta meningkatkan dukungan sosial-ekonomi bagi warga yang terdampak COVID-19.

[Baca Juga: PSBB Kota Bogor Resmi Diperpanjang, Ada Sanksi Bagi Pelanggar]

Untuk diketahui, sejumlah organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Amnesty International Indonesia, ICW, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Transparency International Indonesia (TII), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sebeulmnya, beredar Surat Edaran Menteri BUMN mengenai tahapan pemulihan kegiatan #Covidsafe BUMN, yang salah satunya menyebut karyawan di bawah usia 45 tahun kembali bekerja pada 25 Mei mendatang. Dilansir dari CNNindonesia.com (19/5/2020), Menteri BUMN Erick Thohir mengaku kalau ada mispersepsi di masyarakat.

Dia mengatakan, dalam surat edaran untuk internal BUMN disampaikan untuk tanggal pasti akan kembali berkantornya mayoritas karyawan BUMN menunggu keputusan pemerintah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya baru rencana atau skenario untuk melakukan pelonggaran PSBB dengan mengacu data-data dan fakta di lapangan.