Lemahnya Pengawasan Sekolah Sebabkan Kasus Perundungan

Jagat maya media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya video bullying atau perundungan yang diduga dilakukan oleh para senior kepada juniornya dengan memaksa mereka memakan feses. Dilansir dari Kompas.com (26/2/2020), diketahui kasus perundungan ini terjadi di Seminari Bunda Segala Bangsa Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Total ada 77 siswa yang menjadi korban perundungan oleh seniornya.

Terkait insiden tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai bahwa insiden tersebut terjadi bukan semata-mata murni kesalahan anak-anak, dalam hal ini senior. Melainkan karena lemahnya pengawasan pihak sekolah.

“Perkembangan baru diperoleh KPAI, kabarnya pelakunya adalah siswa senior, kalaupun kakak kelas terduga pelakunya, namun tetap saja Ada kesalahan pihak sekolah,” kata Retno, dalam keterangan pers rilis yang diterima PingPoint.co.id (26/2/2020).

Atas adanya kasus ini, KPAI tengah mendalami dan melakukan pengawasan langsung. Retno mengatakan pihaknya juga mendorong agar dinas terkait memeriksa guru dan sekolah seminari tersebut.

[Baca Juga: Kemendikbud Imbau Sekolah Buat Tim Pencegahan Tindak Kekerasan]

Bila terbukti melakukan kesalahan, KPAI mendorong agar para orang tua korban melapor ke kepolisian karena telah melanggar UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 54 UU Perlindungan Anak, pihak sekolah wajib melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan pendidik, tenaga pendidik maupun peserta didik. KPAI menilai perundungan dengan memaksa memakan kotoran manusia atau feses termasuk bentuk kekerasan.

Selain itu, KPAI juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Diantaranya yakni pihak sekolah, dinas pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag). Koordinasi dengan Kemenag dilakukan mengingat sekolah tersebut merupakan sekolah seminari.

[Baca Juga: Mengapa Kasus Kekerasan Siber Terhadap Perempuan Meningkat?]

Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sikka, mulai dari Dinas PPPA Kabupaten Sikka, Dinas Pendidikan hingga Dinas Kesehatan. Retno mengatakan koordinasi kepada instansi tersebut dilakukan karena korban mengalami trauma sehingga perlu bantuan rehabilitasi psikologis. Bantuan medis juga diperlukan karena para korban memakan kotoran manusia.

“Untuk mendalami yang terjadi sebenarnya, KPAI akan pengawasan langsung, Kami berharap kita tidak mengorbankan anak lainnya karena ketidakmampuan pihak sekolah melakukan perlindungan pada anak-anak yang menjadi korban,” demikian kata Retno.