MENTENG-KAWASAN-SELAMA TAHUN 2018 MONAS DIKUNJUNGI 144 115 WISATAWAN-RACHLI-1100 px X 600 px-01.jpg

Berita Kawasan

Lokasi Ibu Kota Baru Diumumkan, Jakarta akan Kehilangan Tiga Keistimewaan Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru lewat laman Youtube Sekretariat Presiden (26/8/2019).

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi.

Lokasi Ibu Kota Baru Diumumkan, Jakarta Bukan Daerah Khusus Lagi

Setelah pengumuman ini, seperti yang pernah diminta Jokowi, perlu ada pembahasan untuk mengubah undang-undang (UU) tentang ibu kota. UU ini akan menjadi dasar hukum pembentukan ibu kota baru. Proses ini secara bersamaan juga akan mengurangi keistimewaan Jakarta yang selama ini memiliki "gelar" Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

[Baca Juga: Ketua DPR: Perpindahan Ibu Kota Dari Jakarta Harus Diikuti BUMN]

Saat ini, landasan hukum ibu kota Indonesia adalah UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya landasan hukum ibu kota adalah UU 34/1999. Aturan lama ini diganti karena "sudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKI Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan." Jika UU baru ini terbit, otomatis UU 29/2007 tidak lagi berlaku.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menjelaskan, hal paling mendasar yang bakal dialami Jakarta adalah kehilangan gelar 'DKI'. "Ini (titel) DKI dicabut. Itu secara perangkat perundangannya," kata Yogi seperti dikutip dari Tirto.id (26/8/2019). Pada bagian 'Penjelasan' UU 29/2007, Jakarta disebut 'daerah khusus' karena mereka diberikan "kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah."

Lokasi Ibu Kota Baru Diumumkan, Jakarta Bukan Daerah Khusus Lagi

Tiga keistimewaan Jakarta yang tidak akan lagi dimiliki yaitu:

  • Berfungsi sebagai Ibu Kota NKRI yang sekaligus berfungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi
  • Sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional
  • Kekhususan lain terkait dengan pemilihan kepala daerah. Jika daerah lain yang dipilih sebagai kepala daerah--gubernur, bupati, maupun walikota--adalah calon yang mendapat suara paling tidak 30 persen dari suara masuk, maka di DKI jumlahya mesti lebih dari 50 persen demi "memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat"

Kekhususan inilah yang nantinya tak lagi melekat pada Jakarta, tapi ibu kota baru. Meski hak-haknya dilucuti, Yogi menilai Jakarta tidak akan kehilangan magnetnya. Dia akan jadi daerah yang akan selalu didatangi orang-orang dari daerah lain demi mendapat penghidupan yang lebih baik. Sebab, katanya, "Statusnya sebagai pusat bisnis akan tetap dipertahankan."

[Baca Juga: Kantor Gubernur DKI Jakarta Kini Punya Balkot Farm]

Hal yang sama diungkapkan Gubernur Jakarta Anies Bawesdan. "Enggak (pendapatan tidak turun). Baik kegiatan perekonomian di Jakarta, Insyaallah akan jalan terus karena yang sedang proses kan administrasi pemerintahan, tapi untuk kegiatan perekonomian tetap di Jakarta," ujar Anies ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta minggu lalu, seperti dilansir dari detik.com (22/8/2019).

Lokasi Ibu Kota Baru Diumumkan, Jakarta Bukan Daerah Khusus Lagi

Bahkan, menurut Anies, Presiden Jokowi mengatakan Bank Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis perekonomian tetap di Jakarta. "Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies menambahkan Jakarta harus siap menghadapi perubahan, termasuk tak lagi menjadi ibu kota, dan beralih menjadi pusat bisnis. "Memang sebuah kota harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Tidak bisa kita mau statis terus. Saya percaya masyarakat bisnis di Jakarta akan dengan cepat melihat kesempatan-kesempatan baru dengan ada tantangan-tantangan baru," tutup Anies.

Read More

Artikel Lainnya

Capai Angka 10.000 Pre-Order, realme Fans Disebut Antusias dengan realme 7 Series.jpg

Bisnis

Capai 10.000 Pre-order, realme Fans Disebut Antusias dengan realme 7 Series

18 September 2020, 16:39

realme Indonesia mengklaim, angka pre-order realme 7 Series sebelum rilis resmi mencapai angka 10.000 unit.

Kantor Wali Kota Jakarta Barat Ditutup Sementara, Ada Apa Ya .jpg

Berita Kawasan

Kantor Wali Kota Jakarta Barat Ditutup Sementara, Ada Apa Ya?

18 September 2020, 14:41

Mulai hari ini sampai 20 September 2020, kantor Wali Kota Jakarta Barat ditutup untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan.

Cegah Klaster, Wali Kota Bekasi Minta Perusahaan Pastikan Protokol Kesehatan.jpg

Bisnis

Cegah Klaster, Wali Kota Bekasi Minta Perusahaan Pastikan Protokol Kesehatan

18 September 2020, 13:38

Wali Kota Bekasi baru-baru ini ikut dalam Raker LKS Tripartit dengan hal yang disorotinya adalah antisipasi COVID-19 di perusahaan yang berada di wilayahnya.

Tim Ini Siap Pastikan Warga Malang Selalu Gunakan Masker Saat di Luar Rumah .jpg

Berita Kawasan

Tim Ini Siap Pastikan Warga Malang Selalu Gunakan Masker Saat di Luar Rumah

18 September 2020, 12:25

Pada pekan ini Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19 sudah mulai dikerahkan di kawasan Kota Malang.


Comments


Please Login to leave a comment.