Mahasiswa Terdampak Pandemi Bisa Ajukan Keringanan UKT

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang mengalami pengurangan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan.

Bagi keluarga yang terdampak pandemi dan memiliki anak yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kondisi ini menyebabkan mereka menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan. Terkait hal ini, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho mengatakan bahwa mahasiswa dapat mengajukan permohonan perubahan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dilansir dari kemdikbud.go.id (10/5/2020), Jamal mengatakan pengajuan keringanan UKT dapat dilakukan dengan melampirkan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Bukti atau dokumen yang perlu dilampirkan antara lain surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau surat keterangan meninggal dunia.

Nantinya, pimpinan PTN akan mempertimbangkan dan memutuskan dengan sejumlah opsi yang telah ada. Opsi-opsi tersebut yakni berupa pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT.

Jamal mengatakan, ketentuan mengenai keringanan UKT tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017 tentang tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

[Baca Juga: Kemdikbud Perpanjang Masa Studi Mahasiswa yang Terancam Drop Out]

Secara spesifik pada Pasal 5 di permenristekdikti tersebut disebutkan bahwa pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa. Kondisi tersebut dapat dilakukan bila adanya ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa atau ada perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.

Lebih lanjut, pada Pasal 6 tertulis bahwa perguruan tinggi dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain, selain UKT untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung.

[Baca Juga: Survei LIPI Temukan 30 Persen Korban PHK Lulusan Sarjana]

Jamal mengatakan, mahasiswa harus mengajukan permohonan ke dekan terlebih dahulu untuk meminta keringanan UKT. Selanjutnya, dekan akan membawa permohonan itu untuk dirapatkan bersama para pimpinan kampus.

Jamal mengungkapkan bahwa keputusan bentuk keringanan UKT antara mahasiswa satu dengan lainnya akan berbeda. Dia mengatakan selama beberapa hari terakhir sudah ada mahasiswa yang mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT. Permohonan tersebut tetap akan dibahas oleh pimpinan kampus terlebih dahulu sebelum nantinya diputuskan.