TEBET-BISNIS-MASIH BANYAKNYA FINTECH YANG TIDAK TERDAFTAR DI OJK-RACHLI-1100 px X 600 px-01.jpg

Bisnis

Masih Banyaknya Fintech yang Tidak Terdaftar di OJK

Perkembangan industri financial technology (fintech) di Indonesia semakin pesat. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat, setidaknya per 31 Oktober 2018 sudah ada 73 perusahaan pinjaman daring yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, dikatakan Ketua Eksekutif Bidang Cashloan AFTECH dan CEO DompetKilat Sunu Widyatmoko, masih banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan transaksi pinjaman daring dengan perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK.

Pasalnya, mengutip rilis yang diterima PingPoint.co.id, Kamis (22/11/2018), hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat itu sendiri, tetapi juga merugikan industri fintech pinjaman daring secara keseluruhan.

[Baca Juga: KAWN, Aplikasi Kasir Daring Aman dan Akurat]

“Perusahaan-perusahaan fintech yang belum terdaftar secara resmi di asosiasi dan OJK sebenarnya juga merugikan industri fintech secara umum. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat akan fintech terutama sektor fintech P2P lending,” katanya dalam kegiatan FinTech Media Clinic by AFTECH di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Melihat kondisi itu, AFTECH dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) secara aktif melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk dan layanan fintech. Termasuk kesadaran untuk pengecekan terlebih dahulu apakah perusahaan fintech tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum.

Bahaya Fintech Ilegal

Lanjutnya, fintech ilegal ini harus dihilangkan, sebab mereka menjalankan praktik bisnis yang tidak manusiawi. Salah satu contoh adalah dengan cara melakukan penagihan yang mempermalukan peminjam secara sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Aftech Kuseryansyah menambahkan, bahwa AFTECH memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi perusahaan–perusahaan fintech yang terbukti menyalahi peraturan atau kode etik yang telah disepakati bersama.

“Kalau perusahaan yang terbukti melanggar, kita akan menolak pengajuan keanggotaan atau status keanggotan dari asosiasi.” katanya.

[Baca Juga: Ini Tips Berjualan Barang Elektronik Secara Online]

Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukan, sejak Mei hingga awal November 2018 setidaknya ada 283 korban pinjaman daring. Keluhan para korban beragam, mulai dari tingginya bunga pinjaman, penyebaran data pribadi, pengancaman, hingga pelecehan seksual oleh perusahaan pinjaman daring.

Oleh karena itu, keberadaan fintech ilegal ini menjadi tantangan banyak pihak, baik asosiasi fintech, regulator, dan penegak hukum.

Sebagai informasi, mengutip dari kontan.co.id, data Satgas Waspada Investasi menunjukkan, hingga September 2018, ada 407 perusahaan peer to peer (P2P) lending ilegal yang beroperasi di Indonesia. Sebaliknya, hingga kini, baru ada 73 fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, berdasarkan data AFTECH, sebanyak 150 fintech tengah mengantre proses registrasi di OJK.

Read More

Artikel Lainnya

Slide3.JPG

Berita Kawasan

Salat Tarawih di Masjid Agung Jami’ Kota Malang Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

13 April 2021, 11:08

Tahun ini, pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid, dengan berbagai aturan yang tetap mengedepankan protokol kesehatan.

UTBK UNDIP 2021

Pendidikan

Hari Pertama UTBK UNDIP Tahun 2021 Berjalan Lancar

13 April 2021, 11:07

Ia mengatakan bahwa ini adalah kali kedua UNDIP melaksanakan UTBK di masa pandemi dan meyakinkan bahwa semua pihak melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin

UTBK di Universitas Padjajaran.jpg

Pendidikan

UTBK di Unpad, Semua Peserta Wajib Pasang Aplikasi Mass Tracking

13 April 2021, 10:34

Semua peserta UTBK di Universitas Padjajaran wajib memasang aplikasi mass tracking untuk mencegah penularan COVID-19.

Nyekar 1.jpg

Berita Kawasan

Sebelum Ramadan, Warga Desa Giripurno Nyekar Tanpa Masker

13 April 2021, 10:17

Tradisi Nyekar masih dijaga oleh masyarakat Giripurno menjelang Ramadhan di masa pandemi ini.


Comments


Please Login to leave a comment.