Mengenal 4 Kebijakan Konsep Kampus Merdeka ala Menteri Nadiem

Menteri Pendidikan (Mendikbud) RI, Nadiem Makariem kembali melakukan gebrakan di dunia pendidikan. Setelah sebelumnya ramai soal kerjasama antara Kemdikbud dengan Netflix, kini mantan petinggi Gojek itu pun mengeluarkan konsep pendidikan baru yang dinamakan Kampus Merdeka.

Menurut Nadiem, konsep Kampus Merdeka ini merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang sebelumnya Ia canangkan. Nadiem ingin lewat konsep Kampus Merdeka dapat mencetak pemimpin masa depan serta menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul.

[Baca Juga: Ini Beberapa Poin Kerjasama Antara Kemdikbud dan Netflix]

"Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling mungkin untuk segera dilangsungkan. Hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah atau pun undang-undang," kata Nadiem di Jakarta (24/1/2020).

Dalam konsep Kampus Merdeka, Nadiem mengungkap akan ada empat kebijakan yang akan diterapkan. Ketika rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Nadiem pun menjelaskan tentang empat kebijakan tersebut.

1) Mengubah PTN Satker dan BLU Menjadi PTN BH

Saat ini Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) harus mendapat akreditasi A untuk mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Nah dengan konsep Kampus Merdeka, nantinya PTN dengan status Satuan Kerja dan BLU bisa mengubah statusnya menjadi PTN dengan Badan Hukum atau PTN-BH.

"Berfungsi hampir seperti swasta walaupun didanai pemerintah, tapi mendapatkan berbagai hak seperti swasta," kata Nadiem. Berbeda dengan PTN dengan status Satker, PTN-BH kata Nadiem bisa lebih leluasa bermitra dengan industri, termasuk melakukan proyek komersial.

2) Penyederhanaan Akreditasi Perguruan Tinggi

Lewat konsep Kampus Merdeka, Nadiem ingin perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan kenaikan akreditasi kapan pun dan bersifat sukarela. Pengajuan kenaikan prodi dibatasi paling lambat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir. Meski begitu, Nadiem menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) juga bisa menurunkan akreditasi bila ditemukan adanya penurunan kualitas seperti penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi atau pun perguruan tinggi.

3) Mempermudah Kampus Membuka Prodi Baru

Bagi perguruan tinggi, membuka prodi baru membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, lewat konsep Kampus Merdeka, Nadiem ingin PTN dan PTS yang memiliki akreditas A dan B memiliki otonomi membuka prodi baru. Bukan tanpa syarat, melainkan PTN dan PTS tersebut harus memiliki kerja sama dengan organisasi nirlaba, mitra perusahaan dan universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

Nantinya, tiap prodi yang sedang diajukan, otomatis mendapat akreditasi C dari BAN-PTN. Meskipun pembukaan prodi baru dipermudah, namun Kemendikbud tetap akan melakukan pengawasan terhadap prodi-prodi tersebut setiap tahunnya.

4) Kegiatan Dua Semester di Luar Kampus

Berbicara tentang konsep Kampus Merdeka, Nadiem ingin mahasiswa benar-benar mendapatkan kemerdekaannya. Jadi Ia pun membebaskan mahasiswa selama dua semester untuk melakukan kegiatan positif di luar kampus. Contohnya seperti magang atau kerja praktik dan juga mengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil. Selain juga, mahasiswa diharapkan juga dapat ikut melakukan riset dengan dosen atau pun membantu mahasiswa S-2 atau S-3 melakukan penelitian.

[Baca Juga: Nadiem Makarim Hapus UN di Program Merdeka Belajar]

"Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya," ujar Nadiem.