Mengintip Polemik Kisruh TVRI

Televisi Republik Indonesia yang akrab disapa TVRI dikenal sebagai lembaga penyiaran publik yang sudah eksis dari tahun 1960-an. Namun saluran televisi ini bisa dikatakan tidak sepopuler ketika pada masa awal pengudaraannya, mengingat di era modern saat ini sudah banyak stasiun televisi swasta yang memicu warga Indonesia diberikan lebih banyak pilihan saluran untuk menonton.

Dengan tekad melakukan perubahan, TVRI pun beberapa waktu terakhir melakukan modernisasi dan mengubah citra serta berbagai programnya yang membuat lembaga penyiaran publik ini kembali mendapatkan tempat. Sayangnya di waktu yang sama, publik mendadak dihadapkan dengan kisruh internal TVRI.

Polemik yang terjadi di TVRI mulai menyeruak pada Januari 2020 ketika muncul kabar bahwa Helmy Yahya yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama TVRI dipecat Dewan Pengawas (Dewas TVRI). Dengan salah satu pemicunya yang paling menyeruak adalah terkait Dewas TVRI yang mengritisi keberadaan program di TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya yang diklaim tak sesuai dengan jati diri bangsa seperti Discovery Channel dan Liga Inggris.

Sedangkan di sisi Direksi TVRI memandang, keberadaan program asing di TVRI ditujukan untuk membuat saluran televisi itu menjadi lembaga penyiaran publik yang memiliki kelas dunia. Selain untuk menambah jumlah penonton, langkah ini juga disebut guna membuka kerjasama strategis dengan pihak asing sekaligus mengurangi jatah program siaran ulang.

[Baca Juga: Retur, Biaya Tersembunyi dalam Transaksi Belanja Daring]

Namun menurut pengamat, polemik yang terjadi antara Direksi dan Dewas TVRI sebenarnya bukan hanya mengenai program asing semata. Bahkan ini bersinggungan dengan struktur organisasi yang ada di TVRI sendiri. Pasalnya, akibat ketidakjelasan dalam struktur organisasi inilah yang memicu terjadi kebingungan dalam perihal otoritas di kepemimpinan TVRI. Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk TVRI Mau Ke Mana yang digelar di M Bloc Space yang dihadiri Glenn Fredly, Tompi, Hendri Satrio dari lembaga Kedai Kopi, Ester Indah Yusuf, dan perwakilan Direksi TVRI Apni Jaya Putra.

“Saya mulai mengamati peraturannya, kemudian saya melihat peraturannya harus dibenahi, terutama kalau kita mau membangun TVRI sebagai lembaga yang sehat maka fungsi-fungsi dari suatu organisasi harus benar. Jadi fungsi misalnya, direksi sebagai pemimpin lembaga, dewan pengawas untuk mengawasi jalannya lembaga, ini harus berjalan dengan baik,” ucap pengamat hukum dari FHUI Ester Indahyani Jusuf pada diskusi di M Bloc Space, Jalan Panglima Polim No.37, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12/2/2020).

Menurut Ester, terjadi tumpang tindih dalam otoritas di TVRI, khususnya terkait pengawasannya. Ia menyebut, saat ini struktur organisasi otoritas di TVRI pada dasarnya terdiri dari Direksi TVRI, kemudian bagian atasnya Dewas TVRI serta terdapat unsur pemerintahan dari Presiden RI serta parlemen. “Pengawas sendiri tidak ada sistem pengawasannya sendiri, jadi pengawas tidak diawasi, lalu pengawas berada di atas direksi, bisa memecat direksi itu kan seperti atasan. Ini harus dibenahi,” ujarnya.

[Baca Juga: Siaran Tangsel, Aplikasi Online Pengaduan Masyarakat]

Hal tersebut juga turut diamini oleh Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra. Ia tak menampik bahwa usahanya dan tim direksi lainnya untuk melakukan perubahan citra terhadap TVRI kerap “bertabrakan” dengan pihak Dewas TVRI, bahkan ini disebut sempat disuarakan oleh Helmy Yahya dulu.

“Dulu saya (awal) masuk dengan Dewas masih mesra-mesra. Mas pikir mesranya berapa lama? Enam bulan udah kita berantem. Berantemnya hanya hal yang kecil, Helmy mengatakan, ‘Mana mungkin lembaga penyiaran ini bisa lari cepat karena model rezim pembiayaannya pakai PNBP?’,” tutur Apni. Dengan sistem ini maka pengiklan di TVRI akan menyerahkan biaya iklannya ke negara, baru setelah itu TVRI mengajukan uang iklan tersebut. Direksi TVRI itu menambahkan, dari total biaya iklan yang masuk dengan model pembiayaan ini maka TVRI hanya menerima sekitar 60 persen.