Nadiem Makarim Hapus UN di Program Merdeka Belajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kerap kali mengeluarkan gebrakan baru selama menduduki jabatan menteri. Seperti baru-baru ini, untuk menindaklanjuti arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Nadiem menetapkan empat program pokok kebijakan yang dinamakan Merdeka Belajar.

Terdapat empat program pokok dalam kebijakan ini, meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

[Baca Juga: Tahun 2019 Ini, Ujian Nasional Tetap Berbasis Komputer]

1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Mengutip dari kemdikbud.go.id (9/1/2020) program terbaru ini akan mengarahkan kegiatan belajar mengajar agar fokus meningkatkan kualitas SDM. Nadiem menjelaskan, kebijakan terbaru mengenai USBN pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan sekolah.

Ujian dimaksudkan agar sekolah mampu menilai kompentensi siswa. Tes yang bisa dilakukan juga beragam, misalnya mulai dari komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Dengan kebijakan ini, anggaran USBN bisa dialihkan untuk meningkatkan kapasitas guru dan sekolah.

2) Ujian Nasional (UN)

Dengan adanya kebijakan baru ini, ujian UN (Ujian Nasional) pada tahun 2020 merupakan pelaksanaan terakhir kalinya. Karena pada tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pengganti UN juga tak akan dilaksanakan pada tingkat akhir, tapi justru dilaksanakan pada tingkat kedua, agar sekolah mampu memperbaiki mutu pembelajaran di tahun selanjutnya. Hasil ujian ini juga tak akan jadi bekal seleksi siswa ke jenjang selanjutnya seperti hasil UN.

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kemendikbud akan mengurangi beberapa komponen agar lebih ringkas. Di kebijakan baru ini, guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, dimana sebelumnya guru diwajibkan mengikuti format RPP yang sudah ada. Hal ini dibuat agar guru mampu memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi serta mempersiapkan proses pembelajaran.

4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Sistem zonasi ini akan tetap digunakan karena dinilai lebih fleksibel dan mampu mengakomondasi ketimpangan akses serta kualitas sekolah dan belajar mengajar di beberapa daerah di Indonesia. PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen yang sebelumnya 80 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, dan jalur prestasi atau sisa 0-30 persen dari yang sebelumnya 15 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

[Baca Juga: Saran 5 Perubahan dari Nadiem Makarim di Hari Guru 25 November 2019]

Program Merdeka Belajar ini ditetapkan pada 11 Desember 2019 lalu dan akan mulai diterapkan awal tahun ini. Dengan adanya kebijakan baru ini, pendiri Go-Jek ini berharap mampu semua bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.