Kurangnya tingkat akurasi data pada server Data Pokok Pendidikan (Dapodik), membuat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah (Dirjen Dikdasmen) berencana menghapus aset serta memberhentikan kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika dana BOS dihapus Dirjen Dikdasmen, sekolah yang bersangkutan akan menambah pungutan uang sekolah kepada orangtua. Uang sekolah yang naik tentunya secara langsung akan memberatkan.

Pembina Operator SMP Disdik Kabupaten Bogor Faizal menjelaskan, hal tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Kebijakan tersebut dihimbau Dirjen Dikdasmen melalui surat edaran kepada seluruh Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten se-Indonesia.

[Baca Juga: Bus Sekolah Gratis Segera Mengaspal di Kota Bogor]

“Kebijakan tersebut melalui surat edaran yang dituju kepada seluruh Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten se-Indonesia,” kata Faizal seperti dikutip disdik.bogorkab.go.id (28/1/2019).

Dalam surat edaran tersebut, Faizal mengatakan, terdapat lima komponen yang menjadi sorotan pihak Dirjen, yakni kebenaran data profil sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, guru dan tenaga pendidikan, hingga sarana dan prasarana.

Adapun isi surat edaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut, seperti dikutip dari laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id:

1. Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota secara aktif memantau progress pengiriman dapodik melalui laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres.
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota melakukan verifikasi atas kelengkapan data yang di inputkan pada Dapodik, dan jika hasil verifikasi terdapat sekolah sudah tidak beroperasi dan tidak sinkronisasi tiga semester berturut-turut maka dilakukan penghapusan dari sistem Dapodik.
3. Apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau peserta didik, maka oknum yang bersangkutan diberikan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang.
4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dapat melakukan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan layanan teknis Aplikasi Dapodikdasmen.
5. Dalam hal sekolah selama tiga tahun berturut-turut memiliki siswa kurang dari 60 (enam puluh), dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat. Ketentuan lebih lanjut tertera pada surat edaran.
6. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yang sudah terakreditasi.

[Baca Juga: 6 Kiat Cerdas Siapkan Dana Pendidikan Anak]

Dengan begitu, Dinas Pendidikan akan melakukan analisa satu per satu sekolah yang kurang aktif memperbarui Dapodik-nya. Setelah itu akan ada tim yang turun ke lembaga untuk melakukan verifikasi. “Kondisi tersebut terjadi lantaran banyak kepala sekolah jarang melakukan pengecekan data Dapodik lembaganya,” aku Faizal.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Disdik Kabupaten Bogor Yanto Ngugianta mengemukakan, jika dalam tiga semester berturut-turut sekolah tidak melakukan pengunggahan data, maka akan dilakukan penghapusan permanen secara otomatis server Dapodik.

Disdik sering mengimbau minimal satu minggu sekali dilakukan pengecekan, dan pengunggahan data terbaru jika memang terdapat pembaharuan. Selain itu, kepala sekolah wajib melakukan manajerial, dan monitoring Dapodik secara berkelanjutan,” paparnya.

Dikatakan Yanto Ngugianta, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi prihal imbauan tersebut kepada sekolah. “Imbauan ini berlaku bagi semua lembaga, baik negeri ataupun swasta. Di mana jika ada temuan penyalahgunaan dana BOS dan akurasi Dapodik maka akan dikenakan sanksi tegas,” katanya.