MENTENG-PENDIDIKAN-PEMEGANG SKTM DALAM PPDB 2019 WAJIB DIVERIFIKASI PEMERINTAH DAERAH-RACHLI-1100 px X 600 px-01.jpg

Pendidikan

Pemegang SKTM Wajib Diverifikasi Pemerintah Daerah

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) masih perlu dimatangkan. Salah satu hal yang ditekankan adalah mengenai penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh calon peserta didik yang mendaftar untuk jalur keluarga miskin.

Hal tersebut berdasarkan dari permasalahan SKTM palsu yang beredar pada tahun 2018. Dengan begitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuat aturan tegas agar pemegang SKTM wajib diverifikasi oleh pemerintah daerah (pemda) yang mengeluarkannya.

[Baca Juga: Mulai 2019, Pendidikan Antikorupsi Ada di Sekolah]

”Permendikbud tidak banyak yang berubah. Tapi item-nya jauh lebih tegas. Misal SKTM harus diverifikasi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad saat Taklimat Media di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat seperti dikutip dari kemendikbud.go.id (27/12/2018).

Hamid menghimbau agar masyarakat tidak menyalahkan sekolah atas penyalahgunaan SKTM dalam PPDB, karena sekolah adalah pihak yang hanya menerima SKTM dari pemegang. Sekolah tidak punya jangkauan ke instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan SKTM.

“Seharusnya yang menerbitkanlah yang melakukan validasi atau verifikasi. SKTM merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pemda,” katanya.

Kemendikbud

Pemberitaan Berimbang

Hamid juga mendorong media massa untuk memberitakan penyalahgunaan SKTM secara berimbang, sehingga dapat mendorong pihak yang menerbitkan SKTM untuk melakukan verifikasi. Jadi bukan mendorong sekolah melakukan verifikasi, seharusnya ditanyakan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi pemda yang mengeluarkan.

Kemendikbud masih menggodok Permendikbud tentang zonasi untuk diterbitkan pada awal tahun 2019. Kemendikbud menargetkan Permendikbud tersebut terbit pada minggu kedua Januari 2019 setelah berkoordinasi dan mendapat validasi dari kepala daerah.

[Baca Juga: Peran Orangtua Cegah Pedofilia di Media Sosial]

Saat ini Kemendikbid sudah melakukan pemetaan zona di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah zona yang telah dipetakan mencapai 2.580 zona. Sistem zonasi dalam PPDB ini bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik dan menghilangkan eksklusivitas serta diskriminasi di sekolah negeri.

Sistem zonasi ini juga membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, sehingga lebih menjamin pemetaan akses pendidikan. Selain diterapkan dalam kebijakan PPDB, sistem zonasi juga diterapkan dalam kebijakan distribusi guru untuk mempermudah redistribusi guru di berbagai daerah.


Read More

Artikel Lainnya

Wow, Bank Sampah di Kota Tangerang Ini Hasilkan Produk Lilin Aromat erapi.jpg

Bisnis

Wow, Bank Sampah di Kota Tangerang Ini Hasilkan Produk Lilin Aromaterapi

30 January 2023, 15:01

Bank sampah ternyata tak hanya bisa mendapatkan cuan dari pemilahan sampah semata, karena bank sampah satu ini menunjukan bahwa mereka juga mampu membuat produk yang bernilai ekonomi.

Perayaan Imlek 2023 di Taman Banteng, Pj Gubernur DKI Jakarta Dampingi Jokowi.jpg

Berita Kawasan

Perayaan Imlek 2023 di Taman Banteng, Pj Gubernur DKI Jakarta Dampingi Jokowi

30 January 2023, 12:58

Pada akhir pekan kemarin, Presiden Jokowi terlihat hadir bersama Pj Gubernur DKI Jakarta dalam momen perayaan Imlek Nasional yang digelar di Taman Banteng

Pastikan Anak Terlindung dari Campak via Vaksinasi, Pemkot Surabaya Siap Sweepin g.jpg

Kesehatan

Pastikan Anak Terlindung dari Campak via Imunisasi, Pemkot Surabaya Siap Sweeping

27 January 2023, 13:57

Banyaknya kasus campak di wilayah perbatasan Surabaya-Madura, mendorong Pemkot Surabaya untuk bergerak secara agresif demi memastikan anak-anak Kota Pahlawan sudah mendapatkan imunisasi campak.

Selama 2022 Ada Puluhan Suspek Campak, Dinkes Kota Yogyakarta Dorong Imunisasi Anak.jpg

Kesehatan

Selama 2022 Ada Puluhan Suspek Campak, Dinkes Kota Yogyakarta Dorong Imunisasi Anak

27 January 2023, 10:55

Dinkes Kota Yogyakarta meminta agar orangtua melindungi buah hatinya dari ancaman penyakit campak dengan segera datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi.


Comments


Please Login to leave a comment.