MENTENG-PENDIDIKAN-PEMEGANG SKTM DALAM PPDB 2019 WAJIB DIVERIFIKASI PEMERINTAH DAERAH-RACHLI-1100 px X 600 px-01.jpg

Pendidikan

Pemegang SKTM Wajib Diverifikasi Pemerintah Daerah

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) masih perlu dimatangkan. Salah satu hal yang ditekankan adalah mengenai penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh calon peserta didik yang mendaftar untuk jalur keluarga miskin.

Hal tersebut berdasarkan dari permasalahan SKTM palsu yang beredar pada tahun 2018. Dengan begitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuat aturan tegas agar pemegang SKTM wajib diverifikasi oleh pemerintah daerah (pemda) yang mengeluarkannya.

[Baca Juga: Mulai 2019, Pendidikan Antikorupsi Ada di Sekolah]

”Permendikbud tidak banyak yang berubah. Tapi item-nya jauh lebih tegas. Misal SKTM harus diverifikasi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad saat Taklimat Media di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat seperti dikutip dari kemendikbud.go.id (27/12/2018).

Hamid menghimbau agar masyarakat tidak menyalahkan sekolah atas penyalahgunaan SKTM dalam PPDB, karena sekolah adalah pihak yang hanya menerima SKTM dari pemegang. Sekolah tidak punya jangkauan ke instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan SKTM.

“Seharusnya yang menerbitkanlah yang melakukan validasi atau verifikasi. SKTM merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pemda,” katanya.

Kemendikbud

Pemberitaan Berimbang

Hamid juga mendorong media massa untuk memberitakan penyalahgunaan SKTM secara berimbang, sehingga dapat mendorong pihak yang menerbitkan SKTM untuk melakukan verifikasi. Jadi bukan mendorong sekolah melakukan verifikasi, seharusnya ditanyakan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi pemda yang mengeluarkan.

Kemendikbud masih menggodok Permendikbud tentang zonasi untuk diterbitkan pada awal tahun 2019. Kemendikbud menargetkan Permendikbud tersebut terbit pada minggu kedua Januari 2019 setelah berkoordinasi dan mendapat validasi dari kepala daerah.

[Baca Juga: Peran Orangtua Cegah Pedofilia di Media Sosial]

Saat ini Kemendikbid sudah melakukan pemetaan zona di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah zona yang telah dipetakan mencapai 2.580 zona. Sistem zonasi dalam PPDB ini bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik dan menghilangkan eksklusivitas serta diskriminasi di sekolah negeri.

Sistem zonasi ini juga membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, sehingga lebih menjamin pemetaan akses pendidikan. Selain diterapkan dalam kebijakan PPDB, sistem zonasi juga diterapkan dalam kebijakan distribusi guru untuk mempermudah redistribusi guru di berbagai daerah.


Read More

Artikel Lainnya

UM UndipOK3.jpg

Pendidikan

Tak Lolos SBMPTN 2021? UNDIP Buka Jalur Mandiri Hingga 17 Juni 2021

16 June 2021, 18:06

Ujian Mandiri (UM) UNDIP akan dilaksanakan dengan menggunakan dua macam tes sekaligus, yaitu ujian online dan unggahan portofolio.

pengaruh-media-untuk-anak.jpg

Pendidikan

Perkembangan Anak Akan Terhambat Karena Informasi Tak Seusai Usia

16 June 2021, 16:04

Hal itu mengemuka dalam webinar Eksploitasi Anak Di Media yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area (Fisipol UMA).

jalur-mandiri-unimed.jpg

Pendidikan

Unimed Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

16 June 2021, 15:35

Seleksi Jalur Mandiri merupakan seleksi yang dilakukan oleh PTN secara mandiri berdasarkan hasil ujian tertulis berbasis komputer (CBT) dan penilaian portofolio.

3 Pilar Datangi Kantor di Glodok yang T etap Beroperasi Setelah Pegawainya Positif COVID-19.jpg

Berita Kawasan

3 Pilar Datangi Kantor di Glodok yang Tetap Beroperasi Setelah Pegawainya Positif COVID-19

16 June 2021, 15:03

Unsur tiga pilar di Kelurahan Glodok mendatangi kantor di wilayahnya yang nekat beroperasi setelah empat pegawainya positif COVID-19.


Comments


Please Login to leave a comment.