MENTENG-PENDIDIKAN-PEMEGANG SKTM DALAM PPDB 2019 WAJIB DIVERIFIKASI PEMERINTAH DAERAH-RACHLI-1100 px X 600 px-01.jpg

Pendidikan

Pemegang SKTM Wajib Diverifikasi Pemerintah Daerah

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) masih perlu dimatangkan. Salah satu hal yang ditekankan adalah mengenai penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh calon peserta didik yang mendaftar untuk jalur keluarga miskin.

Hal tersebut berdasarkan dari permasalahan SKTM palsu yang beredar pada tahun 2018. Dengan begitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuat aturan tegas agar pemegang SKTM wajib diverifikasi oleh pemerintah daerah (pemda) yang mengeluarkannya.

[Baca Juga: Mulai 2019, Pendidikan Antikorupsi Ada di Sekolah]

”Permendikbud tidak banyak yang berubah. Tapi item-nya jauh lebih tegas. Misal SKTM harus diverifikasi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad saat Taklimat Media di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat seperti dikutip dari kemendikbud.go.id (27/12/2018).

Hamid menghimbau agar masyarakat tidak menyalahkan sekolah atas penyalahgunaan SKTM dalam PPDB, karena sekolah adalah pihak yang hanya menerima SKTM dari pemegang. Sekolah tidak punya jangkauan ke instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan SKTM.

“Seharusnya yang menerbitkanlah yang melakukan validasi atau verifikasi. SKTM merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pemda,” katanya.

Kemendikbud

Pemberitaan Berimbang

Hamid juga mendorong media massa untuk memberitakan penyalahgunaan SKTM secara berimbang, sehingga dapat mendorong pihak yang menerbitkan SKTM untuk melakukan verifikasi. Jadi bukan mendorong sekolah melakukan verifikasi, seharusnya ditanyakan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi pemda yang mengeluarkan.

Kemendikbud masih menggodok Permendikbud tentang zonasi untuk diterbitkan pada awal tahun 2019. Kemendikbud menargetkan Permendikbud tersebut terbit pada minggu kedua Januari 2019 setelah berkoordinasi dan mendapat validasi dari kepala daerah.

[Baca Juga: Peran Orangtua Cegah Pedofilia di Media Sosial]

Saat ini Kemendikbid sudah melakukan pemetaan zona di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah zona yang telah dipetakan mencapai 2.580 zona. Sistem zonasi dalam PPDB ini bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik dan menghilangkan eksklusivitas serta diskriminasi di sekolah negeri.

Sistem zonasi ini juga membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, sehingga lebih menjamin pemetaan akses pendidikan. Selain diterapkan dalam kebijakan PPDB, sistem zonasi juga diterapkan dalam kebijakan distribusi guru untuk mempermudah redistribusi guru di berbagai daerah.


Read More

Artikel Lainnya

Tak Sampai Rp2 Juta! Redmi 10A Resmi Hadir di Indonesi a.jpg

Hobi dan Hiburan

Tak Sampai Rp2 Juta! Redmi 10A Resmi Hadir di Indonesia

20 May 2022, 18:40

Xiaomi Indonesia secara resmi meluncurkan produk entry-level mereka yang terbaru dengan kehadiran Redmi 10A.

East Ventures Suntik Pendanaan Awal ke Startup Pendidikan MySkill.jpg

Bisnis

East Ventures Suntik Pendanaan Awal ke Startup Pendidikan MySkill

20 May 2022, 16:37

Startup yang berfokus meningkatkan skill para pencari kerja di Tanah Air, My Skill, disebut meraih pendanaan awal dari East Ventures.

Sampai 29 Mei 2022, Toys Kingdom Gandaria City Adakan Diskon Hingga 90 %.jpg

Bisnis

Sampai 29 Mei 2022, Toys Kingdom Gandaria City Diskon Hingga 90%

20 May 2022, 14:36

Bagi Anda yang berniat membelikan mainan untuk buah hati maka bisa memanfaatkan momen Crazy Sale di Toys Kingdom Mall Gandaria City.

CFD Akan Kembali Digelar di Wilayah Ibu Kot a.jpg

Berita Kawasan

CFD Akan Kembali Digelar di Wilayah Ibu Kota

20 May 2022, 11:34

Pemprov DKI Jakarta mengumumkan akan melakukan uji coba penerapan CFD alias Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayahnya pada akhir pekan ini.


Comments


Please Login to leave a comment.