Pemerintah Tetapkan PSBB, Ini Bansos Bagi Warga Terdampak Covid-19

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memutuskan untuk memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia (31/3/2020). Kebijakan ini mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah juga kemudian fokus untuk menyiapkan sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat tidak mampu. Setidaknya ada enam Bansos yang akan diterima oleh masyarakat tidak mampu selama masa pandemi COVID-19.

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah akan menambah jumlah keluarga penerima manfaat PKH dari yang semula 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Besaran nominal manfaatnya pun juga akan dinaikkan sebesar 25 persen.

”Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ujar Jokow, dilansir dari Setkab.go.id (1/4/2020).

2) Kartu Sembako

Masyarakat tidak mampu juga akan mendapat Kartu Sembako. Pemerintah menaikkan jumlah penerima dari yang sebelumnya 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Besaran nilainya pun juga dinaikkan sebanyak 30 persen, sehingga dari yang semula Rp150.00 menjadi Rp200.000. Insentif ini akan diberikan selama 9 bulan.

[Baca Juga: Dewan Guru Besar FKUI Surati Pemerintah, Sarankan Local Lockdown]

3) Kartu Prakerja

Pemerintah turut menaikkan anggaran Kartu Prakerja. Jumlah anggaran yang semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

”Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelas Jokowi.

4) Penurunan Tarif Listrik

Sebanyak 24 juta pelanggan listrik 450 VA akan digratiskan selama 3 bulan ke depan. Lalu sebanyak 7 juta listrik 900 VA akan mendapat diskon pembayaran sebesar 50 persen. Insentif ini akan diberlakukan sejak April hingga Juni mendatang.

[Baca Juga: Ini Dampak Lockdown Bagi Suatu Wilayah]

5) Antisipasi Kebutuhan Pokok

Guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok selama masa pandemi COVID-19, pemerintah mencadangkan Rp25 triliun. Selain itu juga akan ada operasi pasar dan logistik.

6) Keringanan Pembayaran Kredit

Pemerintah menyatakan akan memberikan keringanan pembayaran kredit di bawah Rp10 miliar kepada para pekerja informal yang berlaku sejak April ini. Kebijakan ini berlaku baik untuk sopir ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan atau pekerja penghasilan harian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan lebih lanjut perihal kebijakan tersebut.

”Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelasnya.

[Baca Juga: Selain Balita dan Lansia, Tunawisma Juga Kelompok Rentan Covid-19]

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta sendiri diketahui telah mengirimkan surat kepada pemerintah. Dilansir dari Tempo.co (31/3/2020), dalam surat yang tertulis pada 28 Maret dan diterima pemerintah pusat 19 Maret itu Anies meminta pemerintah untuk mempertimbangkan opsi karantina wilayah di sejumlah wilayah Ibu Kota.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dewan Guru Besar FKUI. Dalam surat yang beredar di sosial media (27/3/2020), Dewan Guru Besar FKUI meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan opsi local lockdown atau pembatasan wilayah.

Hal ini menyusul dengan kondisi Indonesia yang berada pada peringkat kelima dengan case fatality rate (CFR) tertinggi di dunia, yakni mencapai 8-10 persen. Berdasarkan proyeksi CFR dunia, diperkirakan jumlah kasus positif COVID-19 di indonesia sudah mencapai 1.300 kasus.