Pemkot Bekasi Masuk 20 Besar Pencegahan Korupsi di Indonesia

Sebulan terakhir, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ramai diperbincangkan karena disahkannya Undang-Undang terbaru. Di tengah pro kontranya, Pemerintah Kota Bekasi menorehkan prestasi baru karena masuk ke dalam urutan Pemerintah Daerah teratas untuk Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan KPK pada Minggu pertama Oktober 2019.

Kota Bekasi berhasil menempati urutan 13 dari 542 Pemerintah Daerah yang ada di indonesia dengan progres capaian 80 persen, dengan cakupan area intervensi sebagai berikut:

• Perencanaan dan Penganggaran APBD 80 persen
• Pengadaan Barang dan Jasa 65 persen
• Pelayanan Terpadu Satu Pintu 76 persen
• Kapabilitas APIP 85 persen
• Manajemen ASN 89 persen
• Optimalisasi Pendapatan Daerah 100 persen, dan
• Manajemen Aset Daerah 62 persen

Sementara untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi menempati posisi ke-3 setelah di urutan pertama, Provinsi Jawa Barat, dan posisi kedua Pemerintah Kota Depok.

[Baca Juga: Mulai 2019, Pendidikan Antikorupsi Ada di Sekolah]

Kepala Bagian Humas Kota Bekasi Sajekti Rubiyah mengatakan KPK melakukan monitoring dan evaluasi atas program tindak lanjut pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Hasil ini membuktikan kinerja jajaran dan Organisasi Peringkat Daerah (OPD) ketika melaksanakan rekomendasi KPK dalam bidang pencegahan. "Upaya bersama jajaran dan OPD agar melaksanakan pencegahan korupsi di Kota Bekasi. Ini hal baik bisa terus dilaksanakan di semua instansi," ungkap Sajekti sebagaimana dilansir dari bekasikota.go.id (11/10/2019).

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK RI lewat tim pencegahan mengklaim telah menyelamatkan keuangan daerah hingga Rp28,7 triliun dalam enam bulan terakhir. "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 Trilyun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester satu tahun 2019," kata Febri.

[Baca Juga: Bekraf Gandeng Pemerintah Daerah dan Asosiasi Kembangkan Ekraf]

Febri kemudian menyatakan, Kordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK terus mendampingi 34 Provinsi guna optimalisasi penerimaan daerah. Kegiatan yang dilakukan melingkupi penggalian potensi penerimaan daerah, salah satunya yang bersumber dari pajak.

Fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dan pengelolaan dana desa. Menurut Febri, walau fokus pada pencegahan tindak korupsi, KPK juga melibatkan penindakkan dalam upaya pencegahan korupsi. "KPK tentunya akan menggunakan pendekatan penindakan jika sudah melanggar aturan yang berlaku," ujar Febri.