Pemkot Malang Ajukan Surat Permohonan untuk PSBB

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengajukan surat permohonan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Malang kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Gubernur Jawa Timur.

Pengajuan tersebut terlampir dalam surat bernomor 342.1/1040/35.73.100/2020 perihal permohonan penerapan kebijakan PSBB tertanggal 14 April 2020.

Melansir laman malangtimes.com (16/04/2020). Wali Kota Malang Sutiaji menyebutkan empat poin utama sebagai langkah dan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menekan angka penyebaran COVID-19. "Surat resmi sudah diajukan kemarin malam. Saya juga sudah komunikasi secara langsung dengan Bu Gubernur dan Pak Sekdaprov (Heru Tjahjono)," ujarnya.

Keempat poin utama dalam pengajuan PSBB untuk Kota Malang, di antaranya berkaitan dengan persentase peningkatan jumlah kasus COVID-19 dari waktu ke waktu. Kemudian, penyebaran kasus COVID-19 menurut waktu, lalu bagaimana kejadian transaksi lokal COVID-19 di Kota Malang.

Selanjutnya, mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.

"Poin utama yang kota Malang lakukan adalah penguatan dalam hal physical distancing yang dalam hal ini juga adalah pengetatan (kontrol) mobilisasi atau lalu lalang orang yang masuk maupun keluar kota Malang," imbuhnya.

[Baca Juga: Ini Posko Check Point di Kabupaten Malang]

Dijelaskannya, berkaitan dengan pengetatan mobilisasi atau lalu lalang orang keluar masuk ke Kota Malang didasari hal-hal berikut:

• Tradisi mudik yang menjadi agenda tahunan masyarakat
• Sebagai kota pendidikan yang banyak mendapat kunjungan warga luar daerah mengampu pendidikan di Kota Malang
• Seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk beberapa universitas, terlebih jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu.

"Semua poin-poin itu yang harus di antisipasi dengan cermat dan sedini mungkin. Itu sebagian yang saya laporkan kepada Bu Gubernur," jelasnya.

Bentuk Antisipasi

Meski dari sisi jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19, untuk Kota Malang diakuinya tidak sebanyak wilayah Surabaya, Lamongan, Gresik dan Sidoarjo. Namun, mengingat wilayahnya yang banyak mendapat kunjungan warga luar daerah ia menilai hal itu sebagai kerentanan yang perlu diantisipasi.

"Beberapa daerah lain memang laju konfirmasi positif COVID-19 bergerak cepat. Namun melihat lalu lintas Kota Malang yang dilalui antara Kabupaten Malang dan Kota Batu, maka di sini juga rentan," terangnya.

Karenanya, menurut dia penguatan physical distancing harus dilakukan secara merata di tingkat kelurahan. Karena dalam penerapannya perlu peran dan dukungan masyarakat.

[Baca Juga: Persiapan Malang Raya Untuk Pengajuan Status PSBB]

Politisi Demokrat ini juga mengapresiasi Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru yang berinisiatif mengajukan lokasi rumah karantina bagi pasien COVID-19.

"Tentunya itu kami apresiasi, tetapi inisiatif dari dua kecamatan yang mengajukan rumah karantina itu perlu diverifikasi dulu. Sebagaimana tempat yang sudah kita siapkan sebelumnya," tandasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan memonitor secara cermat atas akurasi penerima bantuan sosial, sekaligus pada saat pelaksanaan juga memperhatikan protokol COVID-19. Seperti jaga jarak, pakai masker, dan petugas juga diupayakan untuk selalu memakai pelindung tangan.