Pentingnya Peran Pemulung dalam Masalah Sampah di Jakarta

Penduduk di perkotaan terus bertambah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah yang timbul dari meningkatnya jumlah penghuni kota adalah produksi sampah yang terus naik. Kelompok miskin dan terpinggirkan di kota, yang pindah dari desa tapi tidak bisa masuk ke dalam pekerjaan formal, melihat sampah sebagai sumber mata pencaharian.

Salah satu Peneliti dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Rusydan Fathy pada Agustus 2018 melakukan wawancara dengan komunitas pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi.

Wawancara tersebut merupakan sebuah survei awal penelitian mengenai komunitas pemulung dan urbanisasi yang kemudian sebagian dituangkan dalam tulisannya di theconversation.com.

[Baca Juga: Kepulauan Seribu Angkut Bebas dari 115,8 Meter Kubik Sampah]

Rusydan menyebutkan, Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) Bagong Suyoto mengatakan bahwa “sampah adalah harta karun”. Kini setiap hari penduduk Jakarta (rumahan atau perkantoran) menghasilkan sampah sekitar 7.000 ton, 28 persen di antaranya sampah plastik. Dengan jumlah produksi ini saja, sekitar 7.000 pemulung mengais rezeki dari barang bekas di TPA Bantargebang.

“Seperti usaha di sektor formal, bisnis sampah juga memiliki mata rantai dan jaringan dari pemulung sampai pengepul besar yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama: mengumpulkan uang. Masalahnya adalah komunitas pemulung memiliki posisi tawar sangat lemah terhadap pelapak dan pengepul besar,” ujar Rusydan seperti dikutip dari theconversation (22/4/2019).

Bukan hanya itu, sebagian masyarakat kerap menyematkan stigma negatif kepada pemulung sebagai masalah sosial yang harus segera diatasi. Aktifitas pemulung dianggap ilegal dan liar yang mengganggu pemandangan dan keteraturan.

Pahlawan Program 3R

Berbeda dengan “pasukan kuning” yang direkrut pemerintah DKI Jakarta dan digaji bulanan yang mengambil semua jenis sampah, para pemulung memang hanya memungut sampah yang punya nilai ekonomi seperti barang berbahan plastik, besi, kertas, dan barang yang bisa dijual lagi.

“Suka atau tidak suka, pemulung merupakan orang yang setiap hari mendedikasikan waktu dan energi mereka untuk membersihkan sampah orang lain,” dia menerangkan. Bagong sebagai ketua asosiasi menyebut “Pemulung adalah pahlawan program 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pengelolaan Sampah.”

[Baca Juga: Gerakan Donasi Sampah Jadi Fokus Utama Warga Lagoa]

Menurut Rusydan, menarik untuk dicermati ketika pemulung dianggap sebagai masalah yang muncul dari masalah pengelolaan sampah yang tidak memisahkan sampah organik dan non-organik. Di tengah stigma negatif terhadap pemulung, pekerjaan ini justru menjadi semacam setali tiga uang dalam menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah perkotaan.

“Pemerintah harus mengupayakan menghapus eksklusi sosial yaitu kondisi untuk melemahnya kapasitas dalam berbagai aspek kehidupan yang dihadapi pemulung. Tereksklusi, artinya pemulung memiliki keterbatasan akses, partisipasi, dan kebebasan dalam hal pelayanan, hak dan kebutuhan hidup dasar, Rusydan menjelaskan.

[Baca Juga: Agar Larangan Kantong Plastik Tidak Jadi Bumerang]

Ia menyarankan, pemerintah harus mengedepankan pemberdayaan pemulung melalui skema kebijakan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas). Dalam kebijakan tersebut, masyarakat, khususnya pemulung ditempatkan bukan hanya sebagai sasaran kebijakan, tapi juga sebagai subjek kebijakan.