Penyelamatan UMKM Percepat Pulihnya Perekonomian Nasional

Catatan pemerintah menunjukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor bisnis yang cukup berperan di bidang perekonomian tanah air. Sektor ini disebut paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai angka 60 persen.

Ironisnya, sektor ini pula yang paling terdampak saat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) mengungkapkan, kurun tiga bulan terakhir, sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM di tanah air terimbas pandemi. Sedangkan dari sisi pekerja sektor UMKM, dilaporkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) total ada 2,8 juta pekerja yang kehilangan pekerjaannya selama pandemi.

[Baca Juga: Pemkot Jogja Ajak 400 UMKM Produksi Masker untuk Masyarakat]

Melalui webinar (web seminat) bertajuk UKM Unggul Indonesia Maju, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menjelaskan bahwa selama pandemi para pelaku bisnis kehilangan suplai dan permintaan, imbas dari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan aturan bekerja dari rumah yang diterapkan banyak perusahaan guna memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2.

Menurutnya, kondisi krisis yang merundung sektor UMKM saat ini, jauh lebih kompleks dari pada krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 1998 silam. Untuk itu, Teten menjamin pemerintah akan turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan lima kebijakan skema perlindungan dan memulihkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Misalnya UMKM miskin dan rentan sebagai penerima bantuan sosial, selanjutnya insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.

"Untuk itu, jika berhasil menyelamatkan UMKM dalam kondisi seperti ini, maka laju angka pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan. Meskipun tidak bisa tampil sebagai pahlawan ekonomi kembali, tapi setidaknya bisa mengurangi angka kemiskinan," terangnya Senin (8/6/2020) kemarin.

[Baca Juga: UMKM Malang Manfaatkan Penjualan Lewat Ojol]

Sementara itu, Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) Eddy Satriya, menyampaikan jenis UMKM dari kelompok usaha pariwisata dan turunannya adalah yang paling signifikan merasakan dampak pandemi.

“Pekerja atau buruh di sektor UMKM menjadi kelompok yang paling terdampak akibat pandemi. Sektor usaha UMKM yang paling banyak merumahkan pekerjanya yakni industri pariwisata beserta turunannya seperti hotel, restoran dan katering,” kata Eddy Satria dalam acara diskusi "UKM Unggul Indonesia Maju" ujar dia.

Untuk UMKM, kata dia, dukungan yang diberikan antara lain penundaan dan subsidi bunga bagi UMKM yang mendapat kredit dari lembaga keuangan, penjaminan kredit modal kerja baru, hingga penempatan dana di lembaga keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit UMKM.

Selanjutnya adalah PPh final sebesar 0,5 persen ditanggung pemerintah bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kemudian adanya arahan kepada kementerian/lembaga, daerah dan BUMN untuk menjadi off taker produk UMKM.

Eddy menyampaikan, Kemkop UKM juga telah membuat rencana reaktivasi dan pemulihan ekonomi usaha UMKM yang terdiri dari beberapa fase. Namun untuk fase pertama yang tadinya akan dimulai sebelum Lebaran telah bergeser menjadi pekan ini, sehingga untuk jadwal fase berikutnya akan menyesuaikan.

Untuk fase I yang dimulai pada pekan ini, sektor yang direaktivasi antara lain perdagangan eceran khususnya pasar offline, penyediaan makanan dan minuman, transportasi R2 dan R4 online, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, produk fashion, pertanian, perikanan, dan jasa keuangan.

[Baca Juga: Gandeng UMKM, Pemprov DKI Resmikan Pasar Online E-Order]

Fase II yaitu sektor produk fashion (seragam sekolah), pedagang besar, industri pengolahan, pergudangan, dan industri kreatif berbasis jasa. Fase III sektor industri kreatif berbasis manufaktur dan pertunjukan, design product, seni pertunjukan dan film, wisata alam, dan jasa akomodasi.

Terakhir, Fase IV sektor pendidikan offline (kursus), pendidikan vokasi dan pariwisata non alam. Kemudian Fase V yaitu sektor jasa kesehatan, jasa kecantikan dan salon serta jasa hiburan. “Memang keputusan terakhir dari kantor Kemenko Perekonomian belum ada finalisasi. Tapi kita dari Kemkop UKM berusaha menyiapkan secara detail sektor-sektor mana yang kita siapkan,” tandas dia.