Pertimbangkan Hentikan KRL, Pemkot Depok Masih Tunggu Kesepakatan

Pada pekan ini muncul kabar yang membenarkan kekhawatiran banyak pihak selama ini terkait penyebaran COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Pasalnya, setidaknya ada sekitar enam penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) dengan rute lintas Bekasi dan Bogor yang terdeteksi positif terinfeksi Virus Corona jenis SARS-CoV-2. Munculnya pasien positif di KRL inilah yang memicu para kepala daerah di kawasan Bogor Raya, Bekasi Raya, dan Depok mendorong agar operasional KRL dihentikan.

Munculnya para pasien positif di KRL ini setelah dilakukan tes swab dengan metode Polymerase Chain Reaction atau PCR. Di mana pada 27 April 2020 dilakukan tes masif COVID-19 Stasiun Bogor terhadap 325 pengguna kereta KRL. Dari ratusan orang tersebut terungkap ada tiga orang yang positif terinfeksi Virus Corona tersebut. Hal yang sama juga dilakukan di Stasiun Bekasi pada 5 Mei 2020 dengan 300 pengguna KRL yang menjalani tes. Pasien positif COVID-19 pun kembali ditemukan dengan jumlah tiga orang pada tes PCR itu.

[Baca Juga: Hati-hati Angker, KRL Berisiko Tinggi Jadi Tempat Penularan COVID-19]

Namun yang paling mengkhawatirkan, mayoritas dari pasien tersebut terlihat sehat dan tanpa gejala bahkan masih terus menjalani kegiatan keseharian seperti berangkat-pulang kerja dengan menggunakan kereta komuter. Wali Kota Depok Mohammad Idris pun mengangkat suara dengan munculnya kasus positif COVID-19 ini.

“Terkait usulan penghentian operasional KRL, baru wacana para kepala daerah di Bodebek. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di KRL,” ujar politikus dari partai PKS tersebut, sebagaimana dikutip dari berita.depok.go.id (7/5/2020).

Menurut Wali Kota Depok itu, wacana penghentian kereta KRL ini sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan physical distancing atau jaga jarak fisik yang dipandang tak dijalankan para pengguna kereta komuter dengan tepat saat jam sibuk. Sehingga tak ayal hal ini dapat semakin meningkatkan risiko terjadi penyebaran virus SARS-CoV-2.

Namun agar wacana ini memang bisa dijalankan maka menurut Mohammad Idris, harus ada kesepakatan bersama banyak pihak, yaitu pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten serta Kota Bodebek, dan operasi kereta KRL. “Kami berharap usulan ini membuahkan hasil yang terbaik dari seluruh pihak terkait,” tambahnya.